Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Tiga Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jatim akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Pelantikan ini menyusul berakhirnya masa jabatan kepala daerah di tiga daerah, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Semenep. Selain itu, pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di tiga daerah karena proses Pilkada baru akan dilakukan secara serentak pada 9 Desember mendatang.
Adapun ketiga Pj yang dilantik, yakni Sudharmawan ( Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim) ditunjuk sebagai Pj Bupati Sumenep, menggantikan posisi KH Abuya Busyro Karim. Kemudian Hadi Prasetyo ( Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim) ditunjuk sebagai Pj Bupati Malang menggantikan Rendra Kresna. Selanjutnya Jonathan Judianto (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jatim) ditunjuk sebagai Pj Bupati Sidoarjo menggantikan Saiful Ilah.
“Karena Pilkada baru akan dilakukan 9 Desember jadi perlu dilakukan pengisian jabatan di tiga daerah yakni Sidoarjo, Malang dan Sumenep,” kata Gubernur Jatim Soekarwo usai melakukan proses pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Senin (2/11) kemarin.
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim berharap, tiga Pj bisa langsung bekerja untuk melanjutkan proses pembangunan di tiga daerah tersebut. Dia juga berpesan kepada Pj untuk meneruskan pembangunan di daerah serta anggaran 2016 segera diselesaikan dengan seksama.
“Desember harus sudah selesai semuanya. Tapi, tugas yang harus segera dilakukan Pj adalah silaturahim serta berkoordinasi dengan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah, red), setelah itu pembahasan APBD harus disegerakan,” terangnya.
Menurutnya, Desember merupakan batas akhir penyelesaian anggaran 2016 untuk kabupaten/kota. Sedang untuk provinsi anggaran 2016 harus sudah selesai November 2015 dan pada 10 November nanti anggaran 2016 provinsi sudah disahkan oleh DPRD. “Insyaallah, 10 November sudah digedok sehingga bisa mengintip,” tambahnya.
Sebagai Pj, Pakde Karwo juga berharap ketiganya mampu menjaga netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada yang ada di lingkungan masing-masing. “Saya minta Pak Sekda sesuai aturan yang ada harus netral terkait Pilkada,” pungkasnya.
Dengan dilantiknya tiga Pj Kepala Daerah kemarin, berarti masih ada tiga Pj yang belum dilantik oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Sebab, masa jabatan Pj tiga daerah itu baru akan berakhir pada 2016. Tiga daerah tersebut, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tuban. Kepala daerah di tiga daerah itu sudah mengajukan cuti. Sebab, mereka menjadi peserta Pilkada. Sehingga untuk sementara Sekda setempat yang menjalankan roda pemerintahannya.
Hingga 2 November 2015, Soekarwo sudah melantik 16 Pj Kepala daerah. Ke-16 daerah itu, berganti kepemimpinan untuk sementara waktu lantaran kepala daerah masing-masing sudah habis masa jabatannya dan tengah menggelar proses Pilkada.
Untuk diketahui, empat Pj dilantik pada 19 Agustus 2015. Yaitu Lamongan, Blitar, Ponorogo, dan Kediri. Sementara lima Pj dilantik pada 28 September 2015 yaitu Surabaya, Ngawi, Situbondo, Jember, dan Gresik. Sedangkan pada 22 Oktober 2015, Soekarwo melantik empat Pj yaitu Trenggalek, Mojokerto, Pasuruan, dan Banyuwangi. Terakhir, pada 2 November 2015, Soekarwo melantik tiga Pj yaitu Malang, Sidoarjo dan Semenep.
Dewan Soroti Kinerja Pj
Rendahnya serapan anggaran APBD Jatim 2015 ditenggarai akibat jabatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim kurang fokus, lantaran merangkap jabatan sebagai Pj Kepala Daerah di Jatim yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Di antara kepala SKPD yang merangkap jabatan sebagai Pj Kepala Daerah dan serapan anggarannya masih di bawah 60 persen adalah Dinas PU Bina Marga Jatim yang hanya mencapai 37,4 persen hingga September 2015. Kebetulan Supaad selaku Kepala PU Bina Marga Jatim juga merangkap menjadi Pj Bupati Jember yang dilantik sejak 28 September 2015.
Serapan Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim juga tergolong rendah karena baru mencapai 47,17 persen. Kebetulan Kadis Perhubungan dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi juga merangkap Pj Bupati Lamongan sejak 19 Agustus 2015 lalu. Begitu juga serapan anggaran Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum (Apum) yang dipimpin Supriyanto yang hanya 34,32 persen. Supriyanto juga merangkap Pj Wali Kota Blitar sejak 19 Agustus lalu.
Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur yang juga merangkap Pj Bupati Ponorogo sejak 19 Agustus 2015 juga masih di bawah 50 persen, tepatnya hanya 41,86 persen. Kemudian Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim Sujono yang juga merangkap Pj Bupati Ngawi sejak 28 September serapannya masih 46,44 persen.
Sedangkan serapan SKPD yang sudah di atas 50 persen, di antaranya ada di Dinas Pertanian Jatim yang mencapai 53,49 persen. Kebetulan Kadis Pertanian Jatim Wibowo Eko Putro juga merangkap Pj Wali Kota Pasuruan sejak 22 Oktober lalu. Sementara Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno yang juga merangkap Pj Wali Kota Surabaya sejak 28 September serapannya baru 50,38 persen.
Yang tergolong cukup lumayan serapan anggarannya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim dikepalai Zarkasi yang juga merangkap Pj Bupati Banyuwangi sejak 22 Oktober lalu karena serapannya mencapai 57,82 persen.
Menanggapi fakta tersebut, anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan mendesak supaya Gubernur Jatim mengevaluasi kinerja beberapa Pj Kepala Daerah yang kebetulan merangkap menjadi kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. “Gubernur harus meminta para Pj Kepala Daerah supaya tetap fokus dengan kinerja SKPD yang mereka pimpin, khususnya menyangkut serapan anggaran,” pinta politisi asal FPKS ini. [geh,cty]
Pj Kepala Daerah yang Dilantik Gubernur
Nama Jabatan Pj Kepala Daerah
Sudharmawan Kepala BPBD Jatim Pj Bupati Sumenep
Hadi Prasetyo Asisten I Bidang Ekbang Setdaprov Jatim Pj Bupati Malang
Jonathan Judianto Kepala Bakesbangpol Jatim Pj Bupati Sidoarjo
Tiga Daerah yang Akan Berakhir Masa Kepala Daerahnya
Daerah Jabatan Berakhir
Kabupaten Blitar 31 Januari 2016
Kabupaten Pacitan 21 Februari 2016
Kabupaten Tuban 20 Juni 2016
