Gubernur Pastikan Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Kemiskinan Menurun

Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2013
DPRD Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim terus berupaya melakukan peningkatkan terhadap kesehjateraan masyarakat Jatim. Semuanya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang berbasis religi dan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya semua dilaksanakan tanpa mengesampingkan faktor keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir.
Dihadapan anggota DPRD Jatim dalam rapat Paripurna, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menegaskan jika pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan di Jatim menurun. Hal ini ditunjukan pada pertumbuhan ekonomi di Jatim pada tahun 2013 mencapai 6,55 persen sedangkan pada 2012 mencapai 7,22 persen.
“Pada tahun 2013 ini pertumbuhan ekonomi ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di provinsi – provinsi di pulau Jawa dan juga pertumbuhan ekonomi Jatim ini mampu menyamai pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,78 persen,” paparnya.
Ia menjelaskan adapun sumber pertumbuhan perekonomian di Jatim pada 2013 ini di dominasi oleh beberapa sektor yaitu pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, restoran, industri pengelolahan, dan sektor pertanian. “Rata-rata dari beberapa sektor tersebut mencapai 4,22 persen,”ujarnya.
Selain itu, salah satunya ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp884,50 triliun meningkat menjadi Rp1.001,72 triliun pada tahun 2012 dan Rp1.136,33 triliun pada tahun 2013.
Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur sebesar Rp393,67 triliun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai Rp419,43 triliun.
Selain pertumbuhan ekonomi, indokator kinerja presentase penduduk miskin di Jatim pada 2013 mengalami penurunan daripada 2012. Dimana pada 2013 4.856.820 jiwa atau 12,73 persen, sedangkan 2012 mencapai 4.960,540 jiwa atau 13,08 persen.
Lebih lanjut indikator penurunan angka kemiskinan pada 2013 ini yaitu melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai.
“Dalam program ini pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Jatim dan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM- MP),”paparnya.
Selain itu juga pemerintah juga melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja diluar negeri baik sektor formal maupun informal secara remuneratif, produktif, layak, dan sejahtera, baik didalam maupun di luar negeri.
Dimana secara keseluruhan penempatan tenaga kerja pada 2013 sebanyak 426.920 orang, dibandingkan pada 2012 yang mencapai 472, 982 orang, mengalami penurunan sebanyak 46,620 orang atau 9,74 persen.
Selanjutnya kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim tahun 2013 mencapai 73,21 persen atau meningkat dari tahun 2012 ini IPM di Jatim sebesar 72,83 persen.
“Jadi pada 2013 ini IPM merupakan fungsi dari berbagai program pelaksanaan baik di bidang pendidikan, dan kesehatan,”paparnya.
Ia menambahkan, dalam upaya mengatasi permasalahan IPM ini pemprov Jatim telah menetapkan agenda utama yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi rakyat miskin.
Sementara itu, terkait peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK). Angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat mengalami peningkatan dari 112,67 pada tahun 2011 menjadi 112,70 persen pada tahun 2013.
Hal yang sama juga terjadi pada sekolah menengah pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mengalami peningkatan cukup besar, dari 102,12 pada tahun 2011 menjadi 102,22 persen pada tahun 2013. Demikian juga dengan peningkatan APK jenjang pendidikan menengah dari 73,78 persen pada tahun 2011 menjadi 78,21 persen pada tahun 2013.
”Berdasarkan angka partisipasi, ada peningkatan secara konstan pada nilai APK dan APM yang menunjukkan bahwa Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Wajar Dikdas 9 Tahun di Provinsi Jawa Timur telah tuntas paripurna, sehingga bisa dilanjutkan dengan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun,”tegas pria murah senyum ini.
Sedang soal penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp10.382.698.220.551,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.579.222.929.456,70 atau mencapai sebesar 111,52 persen. Sumbangan terbesar dari PAD adalah berasal dari pajak daerah, yaitu mencapai 81,22 persen dari realisasi PAD yang dihasilkan di tahun 2013. [cty]