Rapat Kordinasi (Rakor) Forum Perangkat Daerah Kota Batu yang dilaksanakan di Graha Pancasila Kota Batu, Senin (2/4).
Kota Batu, Bhrawa
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Batu tahun ini dituntut untuk lebih menajamkan integrasi dan capaian program kegiatannya. Untuk itu masing-masing OPD diharuskan menerapkan metode 5W1H di setiap programnya.
Hal ini ditegaskan Kepala Bappeda Kota Batu, M.Chori dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Forum Perangkat Daerah Kota Batu yang dilaksanakan di Graha Pancasila Kota Batu, Senin (2/4).
“Rapat kordinasi ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kota Batu,”ujar M.Chori saat memberikan paparan di depan forum rapat.
Pemkot Batu berupaya meningkatkan kinerja dengan menyerap metode 5W1H. Diketahui metode ini biasa digunakan para jurnalis dalam menajamkan penulisan sebuah berita. Metode 5W1H terdiri dari, what, Who, where, when, why, dan how. Namun penjabarannya kini diubah untuk menajamkan program kegiatan dan mengoptimalkan manfaatnya di masyarakat.
“Setiap OPD harus memahami betul giat apa yang dilaksanakan, kapan, dimana dilaksanakan, dan motif mengapa giat tersebut diperlukan. Termasuk bagaimana suatu program harus dilaksanakan serta siapa atau masyarakat yang mana yang menjadi target sasaran program tersebut,”jelas Chori.
Dan dengan penggunaan metode 5W1H, diharapkan mampu mengoptimalkan program dan menajamkan capaian yang ditargetkan.
Adapun salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan di tingkat pedesaan. Karena pada masa pemerintahan Walikota-Wakil Walkota terpilih, Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso memiliki visi misi ‘Desa Berdaya Kota Berjaya’ sehingga pembangunan sektor pedesaan mendapatkan prioritas.
Ada 4 prioritas utama untuk membangun pedesaan di Kota Batu. Yaitu, SDM dan pendidikan, Infrastruktur dasar berkelanjutan, produktif unggulan daerah, pangan dan energi. Namun dalam Musrenbang Desa hingga Kecamatan, prioritas program masih fokus pada pembangunan fisik, dan pembangunan sosial budaya kurang mendapatkan perhatian.
“Ini perlu kita beri pemahaman lebih lanjut kepada Desa. Karana dalam pembangunan sosial budaya ini terdapat pengembangan SDM, pendidikan, dan pengentasan pengangguran sehingga membutuhkan perhatian lebih,”tambah Chori.
Diketahui, dalam pembangunan di pedesaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 149 milyar. Dari angka tersebut, pembangunan fisik mendapatkan jatah Rp127,6 milyar, pembangunan ekonomi Rp17,6 milyar, dan pembangunan sosial budaya hanya Rp 4,1 milyar.
Padahal, Pemkot Batu memiliki kebijakan untuk memaksimalkan pendidikan gratis mulai jenjang SD-SMA. Bahkan di tahun ini juga ada target untuk membiayai warga Batu yang belajar di perguruan tinggi. Dan ditargetikan dalam 5 tahun ke depan ada 1000 sarjana baru yang berasal dari Kota Batu.(nas)
