Ekonom Institut for Development of Economics and Finance, Nailul Huda.
Jakarta, Bhirawa.
Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan menggelontorkan 3 jenis bantalan sosial, dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun. Yakni BLT (Bantuan Langsung Tunai), BSU ( Bantuan Subsidi Upah) dan penggunaan 2% DTU (Dana Transfer Umum) oleh Pemda (Pemerintah Daerah).
“Pemberian berbagai bantalan sosial ini, diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, kami selalu dan terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan. Agar dapat segera melakukan antisipasi, bila terjadi lonjakan harga. Serta menjaga rantai pasok, terutama komoditas pangan,” tegas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (7/10/22).
Menanggapi strategi pemerintah dalam menghadapi datangnya krisis ekonomi global, tersebut di atas, Ekonom dari Indef ( Institut for Development of Economics and Finance) Nailul Huda berujar; Strategi pemerintah dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan Bansos (Bantuan Sosial) pada msyarakat, sudah tepat.
“Saya sangat setujudengan strategi pemerintah. Mengingat memang ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi. Solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global adalah dengan menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” jelas Nailul Huda.
Dikatakan, solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, karena PDB kita 50% dari konsumsi rumah tangga, maka wajar jika kita fokus kesana, didukung fokus pemerintah pada soal itu.
Ditegaskan, strategi pemberian Bansos oleh pemerintah akan sangat berguna dalam menjaga daya beli masyarakat. Bansos, bisa jadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Setidaknya, dari dalam negeri, harus dikuatkan terlebih dulu.
Nailul Huda menyarankan, adanya realisasi anggaran untuk kepentingan Bansos. Hal itu bisa berupa pengalihan dari anggaran pertahanan. Harus ada re-alokasi anggaran dari urusan pertahanan ke sosial. Pertahanan ini mempunyai cukup banyak anggaran, tahun depan. Anggaran pertahanan yng cukup besar ini, patut diplomatically ke Bansos.
Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rahman menyarankan 2 hal yang perlu dijaga pemerintah. Yakni inflasi dan resiko resensi global terhadap neraca perdagangan.
“Inflasi harus dijaga agar tidak naik tinggi, karena dapat mempengaruhi konsumsi dalam negeri, yng menopang pertumbuhan. Kalau harga komoditas turun, maka surplus akan menyusul dan ini jadi tekanan untuk nilai tukar,” tambah Faisal Rahman.
Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal meng-apresiasi kerja KemenKeuangan dalam menjaga fiskal.
“Dari sisi kesehatan fiskal yng terus dijaga, dapat membantu menjaga kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modal. Ini perpaduan kondisi domestik yang tidak terlalu banyak dengan kondisi global. Karena sources dan maret kita yang besar,” papar Muhammad Faisal.
Dikatakan, kondisi fiskal sudah jauh lebih sehat. Salah satunya karena wind fall profit yng berpengaruh pada kesehatan fiskal, hingga sekarang malah surplus. Namun tantangan di tahun depan, KemenKeuangan melakukan konsolidasi fiskal untuk menurunkan defisit fiskal kebawah 3%. Sementara diamalkan windfall komoditas akan mulai berkurang akibat resensi global.
“Selain itu, akan bisa ada aksi wait and see para investor, karena paruh kedua 2023 sudah akan ada tekanan political year untuk Pemilu 2024,” tandas Faisal. (ira.hel).
