Bupati, Wakil Bupati Gresik bersama Deputi Reformasi, Muhammad Yusuf Atek. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berharap tahun 2018 Pemkab Gresik mendapat nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk menuju ke sana, sejumlah perbaikan sudah dilaksanakan.
Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Sutrisno, Kamis (9/8). Menurut Sutrisno, untuk penguatan SAKIP Pemkab Gresik menghadirkan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Muhammad Yusuf Ateh Ak MBA.
Pada Selasa lalu ratusan pejabat Pemkab Gresik dikumpulkan di Ruang Mandala Bakti Praja. Pejabat yang didalamnya adalah para pemangku kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diberi pembinaan oleh para pejabat dari Kementerian PAN RB.
Bupati Gresik menyampaikan, banyak yang sudah dilakukan pada setahun terakhir. Selain efisiensi APBD hampir Rp100 miliar, Bupati juga mengadakan apel ASN setiap waktu di luar apel rutin dan menutup gerbang kantor pada setiap jam 07.00 WIB dan membukanya kembali setelah jam 08.00 WIB.
”Yang kami lakukan ini sangat efektif dalam peningkatan kehadiran ASN. Ada konsekwensi bagi Kepala OPD ketika masih ada anak buahnya yang tak mengikuti apel. Mereka harus mendampingi anak buahnya saat anak buahnya menerima sanksi. Kami berharap dari peningkatan disiplin ASN ini akan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” ujarnya serius.
Menanggapi apa yang disampaikan Bupati Sambari, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, yang dilakukan Pemkab Gresik sudah menunjukan banyak perbaikan dalam menuju reformasi birokrasi.
”Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi yaitu komitmen pembinaan yang kuat, peningkatan ilmu pengetahuan dan dan semua pejabat punya niatan yang kuat. Ketiganya ini sudah dilakukan dan dijiwai Bupati dan Pemkab Gresik,” katanya.
Menurutnya, perubahan yang dilakukan Bupati Sambari itu pasti sakit dan pasti banyak yang menghalangi. ”Menyikapi keadaan sekarang ini, perubahan itu sudah menjadi keharusan birokrasi. Kalau tidak berubah berarti mati. Saya menghargai komitmen kuat bupati untuk selalu berubah dan tentunya setiap tahun ada perubahan. Wujud perubahan itu sudah tampak ketika ada penghematan, ada tujuan yang fokus dan prioritas dan harus ada kolaborasi,” katanya. [eri/adv]
