Hari Ini, Gubernur Mutasi Eselon II dan III di Bhinaloka

Pemprov, Bhirawa
Kabar mengejutkan datang dari dapur Pemprov Jatim. Rencananya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum akan kembali meramu komposisi anak buahnya yang menduduki jabatan eselon III dan II. Mantan Sekdaprov Jatim ini tampaknya kurang puas dengan kinerja pejabat yang datar-datar saja.
Kabar ini sontak membuat terkejut banyak pejabat yang Bhirawa hubungi, khususnya yang duduk sebagai kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun kabid atau kabag. Semua pejabat itu mengaku tak mengetahui rencana mutasi yang digelar Gubernur Jatim, Selasa (6/5) hari ini di Ruang Bhinaloka Adhikara sekitar pukul 08.00 .
“Lho, iya ta mas besok ada mutasi? Saya kok belum dengar dan tak mengetahuinya. Kalau benar, saya pasrah saja kepada user. Saya kan anak buah, ditempatkan mana saja saya ngikut,” kata salah seorang kepala biro di lingkungan setdaprov Jatim, Senin (5/5) malam.
Menurut dia, mutasi jabatan adalah hal yang biasa dan pasti akan dialami seluruh PNS. Jika PNS tersebut ingin berkembang kemampuannya harus mau dimutasi. Sebab dengan mutasi itu akan bertambah wawasan dan keahliannya, tidak melulu hanya bisa satu bidang saja.
Ditanya siapa kira-kira yang dimutasi ?, pejabat eselon II B ini juga mengaku tak mengetahuinya. Sebab sekarang proses mutasi kerahasiaannya sangat terjamin, bahkan bisa dikatakan hanya gubernur dan hanya orang kepercayaan yang mengatahuinya.
“Istilahnya, mau nguping saja tidak bisa. Apalagi mengetahuinya. Tapi kemungkinan mutasinya tak banyak, sebab hanya digelar di Bhinaloka yang kapasitas ruangan sangat terbatas tidak seperti di Gedung Negara Grahadi ataupun lantai delapan kantor Gubernur Jatim,” ungkapnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa, mutasi yang dilakukan Gubernur Jatim kali ini bukan dari pos-pos yang strategis. Tapi hanya untuk posisi kepala Bakorwil (Badan Koordinator Wilayah) dan staf ahli serta beberapa pejabat yang terkena pergeseran saja. “Nanti akan ada Sekretaris Daerah (Sekda) dari kabupaten atau kota yang masuk ke pemprov. Kemungkinan besar akan menduduki jabatan staf ahli,” kata sumber Bhirawa.
Dengan masuknya orang baru jadi staf ahli, otomatis ada staf ahli yang saat ini menjabat, akan mendapat posisi sebagai kepala SKPD. “Untuk posisinya di mana, saya tidak tahu. Sekarang yang pegang SK (Surat Keputusan) langsung Pak Gubernur,” kata sumber lainnya.
Sementara itu, kurang puasnya kinerja anak buahnya tampak saat apel pagi di halaman Kantor Gubernur Jatim kemarin. Secara khusus, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta para asisten lebih giat melaksanakan tugasnya.
Salah satu contoh kinerja yang harus ditingkatkan adalah merangkul SKPD agar lebih tertib dan mempercepat administrasi, dengan tidak meninggalkan kontrol di setiap tingkatan. “Jangan sampai para asisten dalam mengontrol administrasi itu lemah. Kalau lemah kita sudah tahu dampaknya. Akan ada banyak temuan saat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan,” ungkap Pakde Karwo, panggilan karibnya.
Selain itu, dalam kesempatan  tersebut, Pakde Karwo juga menekankan akan pentingnya proses check and balance dalam pelaksanaan administrasi di satuan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, sebab dalam pelaksanaannya masih lemah.
Di harapan ratusan PNS dan pejabat pemprov, Pakde Karwo mengatakan, check and balances dalam pelaksanaan adminsitrasi sangat penting untuk di terapkan. Hal tersebut dikarenakan setiap bagian termasuk pimpinan bisa memonitor dan mengawasi kinerja tim administrasi.
Menurutnya, check and balance  selain memperlancar proses administrasi, juga  bisa membantu SKPD dalam menentukan target kinerjanya di tiap triwulan.  Namun tampaknya hal itu kurang menjadi perhatian dari SKPD masing-masing, itu terlihat dari serapan anggarannya.
“Seharusnya secara administrasi, setiap triwulannya penyerapan anggaran hendaknya dipresentasikan. Tetapi kebanyakan setiap SKPD baru triwulan ketiga penyerapannya diperbesar. Dengan adanya check and balance, bisa terserap tepat waktu dan sesuai target,” ungkapnya.
Dikatakan, selain check and balance, juga tidak kalah pentingnya dibentuknya bendahara di setiap bagian, sehingga bisa meringankan tugas bendahara di lingkungan biro. Karena selama ini tugas bendahara biro tidak kalah beratnya termasuk hibah dan bantuan sosial.
“Dengan adanya bendahara di setiap bagian membuat pekerjaan tidak menumpuk dan bagus dalam penyerapan anggaran. Jadi pekerjaannya semakin mudah dan terinci. Tidak menumpuk di bendahara biro,” pungkasnya. [iib]