Infrastruktur – Banjir Harus Jadi Perhatian Pemkot Surabaya

(PU Fraksi Atas RPJMD Surabaya)
DPRD Surabaya,Bhirawa
Masalah rencana infrastruktur kota masih mewarnai  Pandangan Umum(PU) Fraksi atas  Raperda Rencana Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah(RPJMD) kota Surabaya .  Dalam PU nya Fraksi PKS meminta agar Pemkot memperhatikan infrastruktur  terutama terkait drainase dan banjir yang masih terjadi.
Dalam PU yang dibacakan Achmad Zakaria, FPKS meminta agar pemerintah kota  memperhatikan belum tertuntaskannya pembangunan drainase yang terintegrasi. Hal ini menurut Zakaria , menjadi catatan penting dalam rangka antisipasi benjir di Kota Surabaya.
Penurunan indeks genangan jangan hanya menjadi satu-satunya indikator dalam penuntasan masalah banjir. Kejadian banjir lokal yang terjadi di daerah kawasan Citraland pada suatu waktu memberikan peta riil terkait dengan pembangunan drainase yang belum terintegrasi.
Di mana, lanjut Zakaria, pada hari yang lain ada pula hujan di kawasan Sambikerep yang kemudian masuk di wilayah perkampungan sebagai imbas ketinggian wilayah dari suatu daerah baru yang bertambah, sehingga berdampak kepada daerah lain. Perubahan kontur akibat peninggian sebuah daerah akan merubah pola aliran air yang ada di kota.
Selain itu, perubahan iklim menjadikan pola hujan yang turun di Kota Surabaya menjadi tidak menentu. Sehingga kami pandang perlu ditambahkan indikator terkait dengan perencananaan pola hujan yang terjadi di kawasan Kota Surabaya ditinjau dari kontur wilayah di kawasan-kawasan Kota Surabaya.
Perubahan pola aliran air akibat peubahan kontur serta perubahan iklim yang merubah pola hujan yang ada di kota Surabaya, harus disikapi dengan adanya strategi yang memadai untuk penanggulangan banjir yang tersistem.
Terkait hal ini pula PKS meminta agar Pemkot segera membentuk Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) sesuai dengan Misi  Wali kota ke-4 yakni Mewujudkan Penaatan Ruang yang Terintegrasi dan Memperhatikan Daya Dukung Kota, pada Tujuan Mewujudkan Sistem Ketahanan yang Handal terhadap Bencana.
Pembentukan BPBD ini, lanjutnya, agar penanganan bencana menjadi lebih optimal, lebih fleksibel, mudah, terencana, dan terstruktur.
Selanjutnya, pada Program peningkatan dan kualitas jaringan jalan , PKS sepakat dengan indikator pertumbuhan tingkat kehandalan jalan, dan perlu kiranya diupayakan dengan menambah strategi untuk menjaga kehandalan jalan.
Berupa strategi pengawasan pembangunan jalan dan monitoring terhadap penggunaan jalan yang ada di kota Surabaya. Indikator ini harus dibuatkan formula keandalan teknis yang berskala waktu panjang, yakni Formula reliability, dalam pembangunan jalan di kota surabaya.
Berikutnya, pada Pembangunan fisik secara umum PKS  menyoroti terkait dengan akses transportasi yang berkala global. Maka standar dan kualitas jalan yang di surabaya harus memenuhi kualifikasi internasional, tidak cukup hanya lolos kualifikasi SNI saja.
Terkait hal ini, Wakil Wali kota Surabaya, Wisnu Shakti Buana menegaskan pihak Pemkot memang sedang memperhatikan masalah infrastruktur utamanya terkiat dengan rencanan pengubahan wajah kota agar lebih layak  salah satunya trem dan monorel. [gat]