Inggris, tidak hanya kondang (di dunia) dengan Barclays Premier-nya, sebagai penghulu sepakbola dunia. Melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, dan kelima di dunia. Tetapi tak lama lagi Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE). Ini akan menyebabkan perlambatan perekonomian Eropa, karena perubahan tata-niaga (ekspor dan impor). Juga perubahan perekonomian global di seluruh dunia, terutama produk pangan dan tekstil.
Rakyat Inggris, baru saja memilih opsi leave dalam referendum (24 Juni 2016). Opsi tersebut tersebut meraih 52% dibanding remain (tetap di UE) meraih 48%). Artinya, rakyat Inggris lebih suka “men-sapih” (lepas susu) organisasi negara-negara Eropa itu. Kemenangan opsi tinggalkan UE bukan sekadar bagai “petir” yang menyambar perekonomian Eropa. Tetapi juga menimbulkan ber-ekses politik besar di Inggris.
Pilihan rakyat Inggris, seolah menggambarkan UE terlalu banyak mengatur secara sosial, ekonomi sampai politik. Peraturan sosial UE di antaranya, adalah mobilitas orang secara bebas (visa) antar-anggota UE. Peraturan ini menyebabkan banyaknya migran menuju Inggris sampai sebanyak 3 juta orang. Pada sisi lain, warga Inggris yang keluar (ke negara anggota UE) hanya sekitar 1,2 juta orang. Inilah yang menyebabkan rakyat Inggris merasa rugi.
Peraturan bebas exit-permit itu berkonsekuensi dengan persaingan memperoleh lapangan kerja. Imigran dihargai lebih murah, sehingga lebih sukses bersaing memperoleh pekerjaan. Konsekuensi lainnya, harus dialokasikan anggaran lebih besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Seluruhnya untuk meng-akomodir warga asing! Selain itu, banyaknya imigran juga menimbulkan kampung kumuh, serta kemacetan lalulintas.
Secara ekonomi, rakyat Inggris “menuduh” UE berbelit-belit dalam hal mengatur ekspor dan impor. Bahkan diduga terdapat kartel pada level UE yang mengatur perdagangan antar-negara anggota. Kartel UE itulah yang dituduh menyebabkan in-effisiensi. Sedangkan ekses politik, berkait dengan institusi UE yang mirip “koordinator” negara-negara anggota. Termasuk adanya bank sentral, dan beberapa kementerian serta parlemen UE.
Tetapi kemenangan opsi Brexit (Britain Exit), terkesan hanya didukung oleh negeri suku Wales dan Inggris “dalam.” Sedangkan suku Irlandia Utara serta negeri Sktolandia, lebih suka tetap di UE. Maka kemenangan opsi Brexit dikhawatirkan memicu politik besar, yakni pemisahan diri Sktolandia dan Irlandia Utara. Kedua negeri telah pernah menyelenggarakan referendum “kemerdekaan,” keluar dari pemerintahan Inggris.
Sesuai traktat Lisabon (akta pendirian UE), negara yang menarik diri dari keanggota UE diberi waktu dua tahun. Proses pemisahan yang meliputi politik, hukum dan ekonomi harus disiapkan. Para pemimpin Eropa mengkhawatirkan kemungkinan adanya ketidakpastian selama berbulan-bulan. Akan terdapat kendala psikologis politik, selain ekses perekonomian. Sehingga diperlukan peta jalan dari pemerintahan Inggris untuk menandai langgengnya persahabatan.
Ekses perekonomian harus ditanggung oleh Inggris, sesaat setelah pengumuman kemenangan opsi Brexit. Misalnya, nilai mata uang euro dan poundsterling terpuruk di bawah dolar. Nilai tukar GBP (poundsterling) turun 8,9 persen. Ini bagai tragedi devaluasi terburuk selama 30 tahun terakhir yang dialami Inggris. Mata uang Euro juga merosot lebih dari 3%. Pergerakan pasar modal sedunia juga terguncang, terbesar dialami negara tetangga Inggris.
Di Indonesia, ekses Brexit juga patut diwaspadai, meski Inggris bukan mitra dagang utama. Buktinya, IHSG juga turun (tipis) sebesar 0,8%. Pada 2015, nilai investasi Inggris mencapai US$503,2 juta, turun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US$1,6 miliar. Investasi Inggris tercatat dalam peringkat ke-10 terbesar bagi Indonesia pada tahun 2015.
Tetapi, banyak kartel di Singapura yang menjadi pen-suplai berbagai komoditas asal Indonesia dengan tujuan Inggris. Diantaranya produk alas-kaki dan karet, akan mengalami penyesuaian situasi Brexit.
———– 000 ————-
