Eni Maulani Saragih
Eni Maulani Saragih
Eni Maulani Saragih yang tercatat sebagai anggota Komisi VII DPR berharap, adanya keadilan dalam proses pembelian saham divestasi PT Freeport Indonesia, yang bakal rampung pada Juni 2018 mendatang.
Keadilan yang dimaksud oleh Eni adalah, pembelian dengan harga wajar dan kalau bisa semurah-murahnya oleh Pemerintah Indonesia untuk bisa mengakuisisi saham Freeport. Lantaran hal itu, dirasakan oleh Eni masih belum menemui titik terang hingga hari ini.
“Pemerintah dengan Freeport hingga hari ini terus bernegoisasi. Dari yang harusnya berakhir pada akhir Desember 2017 kemarin, tapi diperpanjang lagi sampai Bulan Juni ini. Saya berharap, kalau divestasi yang 51 persen itu kita tidak perlu membeli saham yang mahal,” ujar Eni kapada Bhirawa, Rabu(28/2).
“Kalau saham itu mahal, tidak perlu dibeli. Ini kontraknya akan berakhir 2021 dan selesai, dan itu akan menjadi milik kita. Tapi bukan berarti itu harus putus kontrak. Kontrak itu bisa kita perpanjang lagi, tapi dengan catatan yang lebih adil,” sambungnya.
Eni menilai, apa yang dihasilkan dalam divestasi 51 saham Freeport nantinya harus menguntungkan bagi pemerintah Indonesia dan bukan sebaliknya. Meski di satu sisi, ia juga tidak mengharapkan kontrak diputus.
“Kita buat kontrak baru yang lebih adil. Bukan berarti kita putus kontrak dan menyuruh Freeport pergi, tapi kontrak baru yang lebih adil. Karena bagi saya, kalau kita beli puluhan triliun untuk saham itu tidak pas, seperti kita membeli tanah air kita sendiri,” ucapnya.
Dalam hal ini, Eni juga meminta kepada pemerintah untuk lebih hati-hati dalam menyetujui kontrak baru yang berkaitan dengan izin tambang kepada Freeport. Karena selain izin tambang, juga terdapat izin industri.
“Pada kontrak karya itu ada dua ijin, ada ijin tambang dan industri. Dan yang perlu didivestasi itu yang izin tambang, bukan izin industri. Makanya yang 51 persen itu kita tidak perlu mengeluarkan uang hingga puluhan triliun. Saya pribadi menolak dan akan saya usahakan untuk komunikasi dengan presiden, bila itu terjadi. Apalagi uang dari holding Inalum (PT Indonesia Asahan Aluminium) itu dari hutang, dan kita harus kembalikan uang itu,” terang dia.
Seperti diketahui, sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia dari total 51 persen yang dialihkan ke pemerintah Indonesia dari Freeport McMoran. Nantinya saham tersebut akan dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, bersama dengan PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan. “Sekali lagi bukan putus kontrak, tapi kontrak baru yang lebih adil,” pungkasnya. [mb9]
