Peringatan Hari proklamasi Kemerdekaan RI ke-77, menjadi awal “pembebasan” berbagai belenggu. Tema “Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” terasa menjadi tekad yang diteguhkan bersama. Secara simbolik dinyatakan dengan melepas masker. Namun masih terdapat kewaspadaan yang harus ditingkatkan, berkait kondisi global. Bisa mengancam resesi ekonomi “ambruk bersama.” Maka kedaulatan ekonomi melalui Rancangan APBN (2023) wajib bersifat antisipatif, dan suppportif (mendukung) ekonomi kerakyatan.
Rancangan APBN yang tertuang dalam pidato presiden, mengesankan tekad “bangkit lebih kuat,” dengan pertumbuhan yang diancar-ancar sebesar 5,3%. Nilai belanja dalam R-APBN 2023 juga naik hampir 12%. APBN asal berkekuatan belanja sebesar Rp 2.714,16 trulyun, dengan defisit sebesar Rp 868 trilyun (sekitar 4,58% PDB). Terutama untuk membiayai subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), subsidi gas LPG, dan subsidi listrik. Total subsidi telah mencapai Rp 502 trilyun. Bisa mengancam “kemerdekaan” APBN selamanya.
Namun dalam perjalanan fiskal yang optimistis, APBN tahun 2022 telah berubah menjadi Rp 3.106 trilyun. Sudah naik sebesar 14,4%. Semula Rp1.846,1 trilyun, menjadi Rp 2.266,2 trilyun, Artinya, negara rela tekor. Namun terdapat catatan membanggakan. Yakni kenaikan pendapatan negara yang bertambah sebesar Rp 420 trilyun. Kenaikannya mencapai 22,75%. Kenikan pendapatan ini menjadi pilar utama optimism pertumbuhan. Sekaligus jargon tekad “bangkit lebih kuat.”
Tidak mudah mencapai kenaikan pendapatan negara yang cukup tinggi pada masa resesi ekonomi global. Walau kenaikan pendapatan negara diperoleh dari harga CPO (Crude Palm Oil, minyak sawit), dan harga batubara global yang melejit. Bagai memperoleh “durian runtuh.” Pada masa mendatang, kenaikan pendapatan negara harus bisa diraih dari penghasilan lain. Misalnya hilirisasi sumber daya alam. Antara lain, terhadap bauksit, dan nikel. Sekaligus membuka ribuan lapangan kerja.
Pemulihan ekonomi pasca-pandemi masih menjadi arah R-APBN 2023. Tergambar dari pagu belanja Perlindungan Sosial sebesar Rp 479,1 trilyun (15,75%). Terutama mendukung fasilitasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), serta bantguan sosial (Bansos). Juga kompensasi dampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan berkuku dua. Setiap hewan yang menjadi korban akan memperoleh ganti rugi sebesar Rp 10 juta (sapi, dan kerbau), dan sebesar Rp 1,5 juta untuk kambing dan domba.
Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77, menjadi momentum “pulih lebih cepat.” Dengan prestasi tenaga kesehatan yang patut dibanggakan. Realitanya, rasio angka kematian (per-100 ribu penduduk) akibat CoViD-19 di Indonesia, jauh di bawah Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara maju lainnya. Juga karena masyarakat Indonesia yang lebih taat protokol kesehatan (Prokes). Walau pandemi belum benar-benar berlalu, tetapi Istana negara telah menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dengan Paskibraka lengkap seperti sebelum pandemi.
Hebatnya, seluruh petugas upacara 17 Agustus di istana negara, telah melepas masker. Termasuk Inspektur upacara, Presiden RI, bagai simbolik serentak melepas masker. Masyarakat juga bisa mengikutinya secara terbuka. Di seluruh daerah kabupaten dan kota, juga dijadwalkan apel bendera 17 Agustus secara normal. Malam ini, hampir di seluruh kampung (terutama di seantero Jawa) biasa diselenggarakan “tirakatan.” Berupa kegiatan doa bersama.
Selama 77 tahun proklamasi kebangsaan Republik Indonesia (RI) membawa kebahagiaan seluruh rakyat. Proklamasi menjadi kebanggaan bercampur pencerahan spiritual, emosional, dan menumbuhkan nasionalisme. Hari Kemerdekaan tahun (2022) ini juga bersamaan dengan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Walau beragam visi dan masa ke-parpol-an, namun seluruhnya wajib menjaga NKRI tanpa “reserve.” Pemilu harus dihindarkan dari keterbelahan rakyat, akibat politik identitas.
——— 000 ———
