Gedung kantor yang diduga digunakan oleh TB2 tersebut tercatat sebagai BB dalam perkara penipuan dan penggelapan pembelian apartemen RAW (PT Sipoa Group). Ist
Surabaya, Bhirawa
Korban dugaan kasus penipuan PT Sipoa Grup yang tergabung dalam Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S) menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak Tim Baik-Baik (TB2) atas dugaan penggunaan gedung kantor yang terletak di lokasi proyek Royal Avatar World (RAW) beberapa belakangan ini. Padahal gedung maupun lokasi tersebut tercatat sebagai barang bukti (BB) atas proses hukum dugaan kasus penipuan dan penggelapan tiga petinggi PT Sipoa masih berjalan dipersidangan.
Oleh TB2 gedung kantor yang beralamatkan di Jl Wisata Menanggal atau proyek Royal Avatar World tersebut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan menampung korban PT Sipoa dengan dalih proses pengembalian (refund) kerugian korban.
Kegiatan serta dugaan penggunanaan BB gedung oleh TB2 tersebut tanpa sepengetahuan pihak berwajib, baik Kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga, hal tersebut menimbulkan keresahan para korban penipuan PT Sipoa selaku pelapor dalam perkara yang menjadikan dua petinggi PT Sipoa Ir Klemen Sukarno Candra dan Budi Santoso sebagai terdakwa ini.
Saat dikonfirmasi, Ketua Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S), Antonius Joko Mulyono dengan tegas meminta untuk pihak berwajib memproses kejadian ini. “Mestinya pihak berwenang menindak mereka (pengguna gedung BB) melalui hukum yang ada. Karena (perbuatan) itu sudah meremehkan hukum maupun penegak hukum. Bukankah menggunakan BB itu sudah ada kententuan hukumnya,” katanya, Minggu (28/10).
Masih kata Antonius, pihaknya juga berencana untuk menempuh jalur hukum apabila penegak hukum tidak ada reaksi atas kejadian ini. “Semoga penegak hukum menjalankan fungsinya sebaik mungkin dan tidak masuk angin. Itu harapan kita semua. Kalau memang tidak ada reaksi apa-apa dari penegak hukum, kita akan melangkah kesitu (melapor). Tapi apa harus masyarakat bikin LP (Laporan Polisi, red) dulu baru bertindak. Bukankah itu sudah secara otomatis bisa diproses hukum, karena menggunakan BB,” ucapnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, anggota DPR RI, Adies Kadir pun sependapat dengan Antonius. Menurut anggota komisi III ini, BB adalah dalam penguasaan aparat penegak hukum, tidak boleh dipergunakan oleh sembarang orang tanpa ada izin dari Pengadilan. “Jaksa maupun masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan kejadian ini,” jelasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Didik Adyotomo mengatakan pihaknya sudah mengetahui hal ini dan sedang berkordinasi dengan pihak kepolisian. Pihaknya sudah menginventarisir BB dalam pekara ini sejak mulai awal. Hal itu tercatat dalam berita acara proses pelimpahan tahap II (penyerahan tersangka dan BB, red) dari penyidik kepolisian ke Jaksa.
“Untuk hal ini wilayah BB, lebih detailnya bisa konfirmasi ke Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB). Beliau yang lebih berwenang,” kata Didik.
Sedangkan Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Surabaya, Fakthur Rohman saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. “Mungkin yang lebih pas, konfirmasi ke JPU-nya, Rakhmat Hari Basuki dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim,” singkatnya.
Sementara itu, Jaksa Rakhmat Hari Basuki mengakui dirinya mengetahui kejadian kegiatan penggunaan BB oleh pihak TB2. “Kemarin, Kamis (25/10) sudah saya laporkan Polda Jatim dan Kejari Surabaya. Dan Polda Jatim janji bakal memasang garis polisi,” terang Jaksa Hari.
Ditanya dampak hukum bagi si pengguna BB, Jaksa Hari menambahkan, apa yang diduga dilakukan TB2 tersebut tidak boleh dilakukan. “Memasuki tanpa izin apalagi sampai merusak atau membuka gembok merupakan TP (tindak pidana),” paparnya.
Pihaknya pun menegaskan gedung yang diduga digunakan oleh TB2 tersebut merupakan barang bukti pada salah satu perkara yang saat ini proses hukumnya sedang berjalan. “Iya (BB) untuk (perkara) RAW (Royal Avatar World). Info terakhir (pengguna BB) sudah keluar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, gedung kantor yang diduga digunakan oleh TB2 tersebut tercatat sebagai BB dalam perkara penipuan dan penggelapan pembelian apartemen RAW yang melibatkan dua petinggi PT Sipoa, yakni Ir Klemen Sukarno Candra dan Budi Santoso sebagai terdakwa. Kasus itu sendiri, dalam berkas dakwaan diterangkan bahwa dari 1104 pemesan Apartemen RAW itu, sebanyak 619 konsumen sudah melunasi apartemen itu.
Bahwa akibat tidak dibangunnya Apartemen RAW tersebut, 71 orang yang memesan Apartemen RAW termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra. Linda Gunawati GO melaporkan terdakwa ke SPKT Polda Jatim sehingga 71 orang yang memesan Apartemen Royal Afatar World mengalami kerugian total Rp12,3 miliar. Dari kronologi kejadian ini, kedua terdakwa dijerat pasal berlapis dimana dalam dakwaan primernya dikenai Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan sekundernya Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. [bed]
