Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Pengambilalihan instansi Itwil (Inspektorat Wilayah) provinsi atau kab/kota ke pusat dikhawatirkan berbau politis dan banyak kepentingan. Buktinya saat Bakesbangpol mau ditarik pusat tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan Mendagri dengan alasan tidak ada anggaran.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Makin Abas menegaskan seharusnya pusat memiliki kajian secara komprehensip sebelum memutuskan suatu aturan. Karena dengan dibatalkannya Bakesbangpol beberapa waktu lalu sangat merugikan daerah. Pasalnya daerah tidak lagi menganggarkan untuk Bakesbangpol dan dialihkan ke program lainnya. Tapi tiba-tiba dibatalkan.
“Sungguh saya tak habis pikir dengan kebijakan yang diambil Mendagri. Seharusnya sebelum memutuskan sesuatu harus disertai dengan anggaran dan analisa. Saya khawatir kebijakan ini demi kepentingan sesaat dan penuh muatan politis,” tegas politisi asal PKB, Senin (13/2).
Ditambahkannya, kajian secara komprehensip sangat penting agar nantinya kebijakan pusat untuk menarik Itwil atau Bakesbangpol tidak sia-sia, dengan alasan agar kinerja mereka lebih independen jika ditarik pusat.
Untuk diketahui Inspektorat daerah diusulkan agar di bawah koordinasi pemerintah pusat. Dengan begitu, diharapkan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda) berjalan efektif.
“Lagi mau kita bentuk, yang penting Inspektorat daerah itu ditarik saja ke pusat dan tidak ada beban daerah,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) perlu berada di luar struktur Kemdagri. “Kalau perlu Itjen Kemdagri jangan di bawah saya. Bagaimana mau menilai saya, teman-teman eselon I kami. Mugkin harus secepatnya (ditarik ke pusat),” ujarnya.
Menurutnya, selama ini peranan Inspektorat daerah masih belum optimal. Karena itulah, lanjutnya, banyak kasus jual beli jabatan. “Kalau Inspektoratnya jalan, kan nggak mungkin ada jual beli jabatan,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo. Menurut politisi asal Partai Golkar tidak menjamin penarikan institusi Itwil ke pusat akan independen. Tapi sebaliknya hal ini dikembalikan pada SDM yang ada. Di antaranya pembinaan dan sanksi yang adil bagi mereka yang diketahui nakal dan tidak independen.
“Untuk itu apa yang dikatakan Pak Makin benar. Kajian sebelum memutuskan sesuatu secara komprehensif penting dilakukan agar hasilnya baik,”paparnya. [cty]
