Janji Bangun Bandara Embarkasi dan Debargasi di Jember Tuai Pro Kontra

Kab.Jember, Bhirawa
Janji Bupati Jember dr.Hj. Faida, MMR untuk  membangun bandara Notohadinegoro menjadi bandara embarkasi dan debargasi haji, tampaknya sulit dilakukan. Pasalnya, harus dilakukan kajian, dan dibutuhkan sarana prasarana yang memadai.
Sikap pro dan kontra soal rencana mewujudkan janji Bupati ini, terungkap saat Diskusi Publik bertemakan ‘Kupas Tuntas Pembangunan Embarkasih dan Debarkasih Haji’ yang digagas oleh PWI Perwakilan Jember kerjasama dengan Ihsan Istitute di Hotel Aston, Kamis (31/3).
Diskusi tersebut menghadirkan beberapa pihak terkait, mulai dari Forkompimda, PT. Garuda Indonesia Jember, Bank Indonesia, PTPN XII, dan sejumlah pengamat kebijakan pemerintah. PWI Jember juga mengundang Bupati Jember. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena ada kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Jember, Isman Sutomo, mengatakan, program yang tertuang ke dalam 22 janji kerja Bupati Jember tersebut sulit terealisasi. Menurutnya, secara teknis, butuh kajian lebih untuk merealisasi bandara perintis menjadi mandara berkelas internasional. di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung tersebut.
“Bandara Notohadinegoro memiliki luas 120 hektar, terdiri dari panjang 2.000 meter persegi dan lebar 600 meter persegi. Panjang runway 1.700 meter. Sedangkan untuk bisa membuat embarkasih, maka membutuhkan pesawat jenis Jet Boing dan membutuhkan lintasan sekitar 2.200 meter. Belum lagi peningkatan sarana dan prasarana yang ada, ini sulit terealisasi,” kata Isman mengomentari janji kerja Bupati Jember.
Sementara ini, jumlah Bandara Embarkasih di Indonesia  hanya ada 12. Dimana mayoritas berada di ibukota provinsi. Sedangkan di Jawa Timur hanya Bandara Juanda yang menyandang status tersebut. “Jadi, kalau Juanda itu sudah tenggelam oleh lumpur lapindo, maka mungkin kita bisa mewujudkan bandara embarkasih,” cetus mantan Kepala Dispendukcapil Jember tersebut.
Nada pesimis  Isman direspon negatif oleh Kepala DPU Binamarga Jember, Rasyid Zakaria. Dia menegaskan, seharusnya seorang Kepala Dinas harus senada dengan rencana program pemimpinnya. “Ini sudah tertuang di dalam janji kerja Bupati dan harus terealisasi. Jika seorang kepala dinas mengatakan tidak sanggup, lebih baik mundur saja dari Kepala Dinas,” sindir  Rasyid.
Menurut Rasyid, seluruh program pembangunan itu bisa dilakukan asal ada kemauan. Sehingga tidak ada alasan bawahan untuk tidak taat. “Air laut dibuat air minum saja bisa. Apalagi cuma membuat bandara Embarkasih,” ujarnya.
Sementara, Budi perwakilan PT. Garuda Indonesia yang juga hadir dalam diskusi menggaris bawahi, bahwa peningkatan bandara Notohadinegoro Jember menjadi bandara embargasi dan debargasi haji sulit terwujud. Karena, kondisi landasan bandara yang kurang memenuhi syarat untuk jenis jet boing. Belum lagi kondisi alam dan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dan berbagai persoalan lainnya. “Dibutuhkan kajian lagi, apalagi banyak gunung di sekitar bandara, kita akan bongkar gunung,” ujar Budi kemarin.
Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta kepada  Bupati Jember diminta untuk berfikir ulang  terkait rencananya menjadikan bandara notohadinegoro sebagai embarkasi pemberangkatan ibadah haji. Sebab, masih banyak program kerja prioritas yang seharusnya lebih diutamakan, seperti persoalan pendidikan dan kesehatan.
Ayub juga meminta kepada Bupati Jember untuk realistis dalam melaksanakan 22 janji kerjanya kepada masyarakat. Mengingat postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember terbatas. “Jangan sampai dikarenakan ingin mewujudkan mimpi yang sebenarnya belum begitu penting, justru mengorbankan program pembangunan prioritas. Sebab, keberadaan embarkasi haji hanya digunakan sekali dalam satu tahun, yakni saat musim haji. Selebihnya, fasilitas yang sudah menelan anggaran besar itu tidak termanfaatkan. Lebih baik,  anggaran yang ada digunakan untuk membangun Sumber Daya Manusia masyarakat Jember,” tandasnya.
Seperti yang tertuang dalam 22 janji kerja Bupati yang mencanangkan pendidikan gratis dan pemberian beasiswa kepada 5000 mahasiswa, yang tentunya membutuhkan anggaran besar.”Lebih baik Bupati secara gentle mengaku tidak bisa merealisasikan embarkasi pemberangkatan haji, dari pada mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih besar,” tandasnya pula. [efi]