Kota Malang, Bhirawa
Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan III Prov. Jatim di Malang, Benny Sampir Wanto, menerima Pataka Destana Tsunami Regional Jawa Timur 2019_ dari Kepala Bakorwil V Lumajang, Tjahyo Widodo di Perbatasan Desa Sidorenggo Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang Malang, Selasa 16/7 kemarin. Serahterima Pataka disaksikan Inisiataor Ikatan Alhli Bencana dan Guru Besar Unhan, Majen TNI (Purn ) Prof.Dr.Syamsul Maarif, S.lo M.H.
Benny Sampir Wanto, mengutarakan serah terima pataka ini sebagai penanda usai dan mulai masuknya kegiatan penguatan desa tangguh bencana dario Bakorwil Lumajang, ke wilayah Bakorwil Malang.
Dijelaskan, untuk penguatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir selatan Jatim di wilayah Bakorwil III, dimulai tanggal 16 – 19 Juli, meliputi k 34 desa, yaitu Kabupaten Malang 19 desa dan Kabupaten Blitar 15 desa.
Benny, menambahkan beragam kegiatan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), antara lain sosialisasi dan penguatan aparatur desa, inventarisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanaman vegetasi, serta penyelenggaraan panggung pertunjukkan dan api unggun kesiapsiagaan masyarakat.
Sementara itu, menjawab pertanyaan mengenai kegiatan penguatan ketangguhan bencana di wilayah pesisir selatan , KaBPBD Prov. Jatim, Subhan Wahyudiono menjelaskan mulai tanggal 12-22 Juli, diawali dari Kabupaten Banyuwangi dan berakhir di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini sendiri, lanjutnya, dilakukan di 25 kabupaten di 5 provinsi di Pulau Jawa, yalkni Jatim, Jateng, Jabar, DIY, dan Banten.
Subhan, menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menginformasikan potensi ancaman tsunami, mengidentifikasi awal ketangguhan desa rawan tsunami, dan mensosialisikan desa tangguh bencana tsunami pada masyarakat dan aparat di desa, kelurahan, kecamatan, serta kabupaten.
Kegitan ini melibatkan, 200 orang Tim Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Pusat hadir di setiap kabupaten yang dikunjungi. Tim beranggotakan para pemangku kepentingan, seperti BNPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Sosial. [mut]