foto ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Rencana pembangunan RSUD di Krian, yang menjadi skala prioritas juga perlu mempertimbangkan kawasan timur Sidoarjo yang jauh tertinggal dalam hal pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Taufiqulbar, menilai Pemkab dan DPRD Sidoarjo saat ini berjuang untuk mewujudkan pembangunan RSUD Krian. Diakui RSUD Krian memang penting karena wilayah itu jauh dari RSUD Sidoarjo yang berada di tengah kota. Tetapi diingatkan di wilayah barat Sidoarjo terdapat RS swasta type C yakni RS Anwar Medika di Kec Balongbendo dan RS Tjiwi Kimia di Kec Tarik selain juga terdapat Puskesmas Pembantu di masing-masing kecamatan.
Pelayanan kesehatan wilayah barat Sidoarjo sudah representatif dengan dukungan dua RS swastra itu. sebaliknya di wilayah timur Sidoarjo meliputi Buduran, Sedati, Gedangan atau yang dikenal kawasan pesisir belum memiliki RS swasta. Selama ini pelayanan kesehatan mengandalkan Puskesmas. Sehingga Taufiqulbar meminta kawasan pesisir perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan wilayah barat mengingat kepadatan penduduknya juga tinggi. Kompleksitas masalah kesehatannya juga sama.
”Boleh saja RSUD dibangun di Krian, tetapi jangan menganaktirikan wilayah timur Sidoarjo. Atau kedua wilayah ini sama-sama dianggap penting untuk dibangunkan RS minimal type C,” pintanya.
Anggota Badan Anggaran DPRD, Hadi Subiyanto, membenarkan Pemkab dan dewan tengah berjuang mewujudkan RS di Krian. Anggaran tanah sudah masuk dalam KUA-PPAS 2018 untuk pengdaan lahan 1,3 hektar. Banggar meminta plavon anggaran idealnya untuk pengadaan 5 hektar. Lahan itu sudah tersedia di Desa Kemerakan, tinggal dialokasikan anggarannya. Ia menyarankan beaya pembangunan jangan mengandalkan BOT dengan PT RSI. Meskipun PT RSI ini BUMN namun lebih mengutamakan keuntungan. ”Dikuatirkan akan berpengaruh terhadap sistem pelayanan pasien,” ujarnya.
Sebaiknya anggaran pengadaan dan pembangunan mengandalkan APBD Sidoarjo. Bila tidak bisa diselesaikan satu tahun anggaran, dicicil saja untuk tiga atau lima tahun anggaran. ”Kami bisa merencanakan membangun gedung terpadu Rp800 miliar dengan APBD, tetapi untuk membangun RSUD tidak bisa. Sungguh mengenaskan,” terangnya. [hds]
