Menpora Imam Nahrawi.
Jakarta, Bhirawa
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kelabakan terkait dengan rapor akuntabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan langsung melakukan protes pada kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu.
“Tadi kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kemenpan untuk menanyakan rapor akuntabilitas yang sudah diumumkan. Bagi kami rapor itu tidak sebanding dengan langkah dan terobosan yang dilakukan Kemenpora,” kata Staf Khusus Bidang Pemuda Kemenpora, Zainul Munasichin di Kemenpora Jakarta, Selasa.
Pihaknya menilai apa yang dilakukan oleh Kemenpan-RB kurang tepat karena penilaian dilaksanakan sebelum tutup anggaran. Bahkan, Kemenpan telah merilis rapor akuntabilitas pada 11 Desember.
“Penilaian ada yang tiga bulan ada juga yang tahunan. Jika pertiga bulan kita masih bisa menerima. Ini penilaian dalam satu tahun. Jelas kami mempertanyakan,” katanya menambahkan.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, kementerian yang dipimpin oleh Imam Nahrawi ini berada diposisi 10 besar terbawah dengan nilai 53,54/CC. Kemenpora ini hanya diatas Komnas HAM, Perpustakaan Nasional dan Kejaksaan Agung.
Dalam melakukan penilaian, kata Zainul, pihak Kemenpan-RB dinilai kurang maksimal karena belum semuanya masuk proses penilaian. Selama kepemimpinan Imam Nahrawi, Kemenpora telah melakukan banyak terobosan dibidang olahraga maupun pemuda.
“Misalnya untuk sepak bola. Kemenpora telah membentuk Tim Sembilan. Itu menunjukkan jika melibatkan publik dalam menentukan keputusan. Begitu pemuda. Sistem dalam penilaian juga lebih terbuka dibandingkan sebelumnya,” katanya menegaskan.
Pengumuman rapor akuntabilitas kementerian dan lembaga negara ke publik itu menurut Menpan-RB Yuddy Chrisnandi juga sudah mendapatkan persetujuan oleh Presiden Joko Widodo meski selanjutnya mendapatkan banyak komentar.
Berikut 10 peringkat teratas dan terbawah rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB.
1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A) 3. Kementerian Kelautan Perikanan (80,76/A) 4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A) 5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB) 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB) 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB) 8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB) 9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB) 10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB).
10 peringkat terendah yakni; 1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC) ?2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC) 3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC) ?4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC) 5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC) 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC) 7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC) 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC) 9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC) 10. Kejaksaan Agung (50,02/CC). [ira.ant]
