Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap kawasan wisata segera bisa dinormalisasi. Khusus potensi wisata Gunung Bromo yang meliputi empat kabupaten, mulai dari Lumajang, Probolinggo, Malang hingga Pasuruan.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Presiden RI Ir Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/6).
Khofifah menuturkan, harapan dari empat kabupaten di sekitar Bromo agar seluruh potensi bisa segera dilakukan normalisasi. Salah satunya dengan kembali menerima wisatawan. “Karena ini adalah wisata alam. Tentunya dengan SOP-SOP yang dikordinasikan secara teknis. Terutama untuk bisa mencapai sun rise di Seruni 1,” tutur Khofifah. Pada titik tersebut, lanjut dia, biasa terjadi kepadatan kunjungan. Sehingga menurutnya diperlukan pengetatan ekstra.
Khofifah mengakui, kawasan pariwisata Bromo dan Selingkar Ijen merupakan bagian yang diprioritaskan dalam Perpres 80 tahun 2019. Di samping juga ada program prioritas dan super prioritas lainnya yang disiapkan untuk 2021 mendatang. “Dalam keadaan pandemi Covid-19 kami terus melakukan kordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Terutama kami sudah menyiapkan PPMO dan beberapa program super prioritas dan prioritas pada tahun 2021,” tutur Khofifah.
Mantan Menteri Sosial Era Jokowi tersebut berharap, seluruh kordinasi yang sudah berjalan baik akan memberikan produktifitas bagi pembangunan di Jatim. Mulai dari pembangunan Gerbangkertasusila, Indonesia Islamic Science Park, JIPE , dan kawasan selingkar Ijen serta Bromo.
Pada sektor ekonomi lain, Khofifah juga melaporkan terkait proyeksi menurunnya neraca perdagangan ekspor Jatim. Di saat pandemi ini, Jatim masih berkontribusi terhadap kinerja perdagangan barang dan jasa sebesar 20,7 persen secara nasional. Sementara nilai ekspor Jatim sebesar Rp 39,15 triliun pada triwulan I, maka di akhir Desember kemungkinan Jatim hanya akan mencapai Rp156,6 triliun. Sedangkan tahun lalu nilai ekspor Jatim mencapai Rp 185,7 triliun. Maka dibutuhkan tambahan transaksi 29,1 triliun.
“Jika apa yang menjadi mandat dari Pak Presiden berupa Perpres 80 tahun 2019 bisa kami lakukan. Maka kekurangan Rp 29,1 triliun bisa kami dapatkan dari suport perdagangan yang lainnya,” tutur Khofifah. (tam)
