Petani Probolinggo mulai masuk fase pemupukan tanaman padi.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Sejumlah kios pupuk di Kabupaten Probolinggo mulai kehabisan stok pupuk subsidi jenis ZA. Tak ayal, kondisi ini membuat sejumlah petani di Kabupaten Probolinggo kebingungan. Terutama petani tembakau. Ketika memasuki musim tembakau, pupuk ZA sangat dibutuhkan oleh petani. Karena selama ini banyak petani yang memanfaatkan pupuk tersebut untuk merawat tanamannya.
Salah seorang petani asal Desa Rawan, Kecamayan Kerejengan, Kabuaten Probolinggo Saiful, Kamis 6/8/2020 mengaku, merasa kelimpungan ketika mencari pupuk ZA. Sebab, pupuk jenis ini sulit didapatkan dan di sejumlah kios kosong. “Beberapa kios sudah kosong. Jadi, sedikit bingung ketika mencari pupuk,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini pupuk ZA yang mulai kosong yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sedangkan, pupuk nonsubsidi masih banyak. Namun, harganya sangat mahal. Karenanya, banyak petani yang harus berpikir dua kali untuk membeli pupuk nonsubsidi. “Ada pupuk ZA nonsubsidi dan harganya sekitar Rp 400 ribu per kuintal. Sedangkan, yang subsidi harganya sekitar Rp 200 ribu,” ujarnya.
Nasib serupa dirasakan petani asal Kecamatan Pakuniran, Muzammil. Menurutnya, sejak beberapa hati terakhir mencari pupuk ZA bersubsidi cukup sulit. Terutama, di wilayah Probolinggo bagian timur. “Mungkin sama dengan kecamatan yang lain. Juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk ZA bersubsidi,” katanya.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo Mudzakir mengakui gejolak yang dialami petani karena sulitnya mendapatkan pupuk ZA bersubsidi. Katanya, kebutuhan pupuk tidak seimbang dengan alokasi yang disiapkan pemerintah. “Lebih banyak kebutuhannya dibanding pasokannya. Ada pupuk nonsubsidi, tetapi harganya lebih mahal,” tuturnya.
Meski Indonesia dilanda pandemi Covid-19, menurutnya, Pemerintah Pusat harus memikirkan nasib para petani yang saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Salah seorang distributor pupuk ZA PT Bromo Argopuro Internasional Misbahul Munir mengatakan, saat ini pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi hanya separo dari kebutuhan. Sedangkan, di sejumlah kios yang berada di naungannya, hanya tersedia 37,9 ton. “Memang mulai banyak yang kosong. Di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) memang pengalokasiannya hanya separo,” ungkapnya.
Diketahui, DKPP Kabupaten Probolinggo telah mengajukan penambahan dan pengurangan pupuk bersubisidi karena tidak berimbangnya jumlah pupuk dengan permintaan petani. Pengajuan itu disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemprov Jawa Timur. Ternyata, Pemprov hanya menyetujui usulan pengurangan pupuk yang memiliki alokasi lebih banyak.
Harapan mendapatkan tambahan kuota pupuk Urea dan ZA justru kandas. Pemprov tidak mau menambah kuotanya. Karenanya, kini DKPP berusaha mendapatkannya dari Pemerintah Pusat. Usulan penambahan sebelumnya jenis Urea 14.700 ton dan ZA 10.000 ton.
Awalnya, Pemkab Probolinggo mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea 33.248 ton. Pada Juni lalu sudah tersisa 13.378 ton. Sedangkan, ZA dari kuota 13.801 ton sampai Juni lalu tersisa 4.431 ton. Karena permintaan tambahan kuota ditolah Pemprov, kini Pemkab berusaha mengajukan ke Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo terus berupaya mendapatkan tambahan kuota pupuk Urea dan Za bersubsidi. Setelah ditolah Pemprov Jawa Timur, DKPP meminta persetujuannya ke Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno mengatakan, pihaknya sedang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 33.248 ton. Pada Juni lalu sudah tersisa 13.378 ton. Sedangkan, ZA dari kuota 13,801 ton hingga Juni lalu tersisa 4,431 ton. “Bulan lalu sudah tembus 60 persen. Penyaluran bulan Juli masih kami rekap. Namun, kami prediksi sudah mencapai 65-70 persen, ” ungkapnya.
Melihat stok yang semakin menipis, Bambang mengaku masih terus berupaya mendapatkan tambahan pupuk Urea dan ZA bersubsidi. Salah satunya dengan kutipan ke Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. “Kami menargetkan pekan depan surat sudah bisa dikirim ke Ditjen. Kami berharap akan menunggu, ” katanya, beberapa waktu yang lalu.
Diketahui, DKPP Kabupaten Probolinggo telah mengajukam penambahan dan pemberian pupuk bersubisidi karena tidak berimbangnya jumlah pupuk dengan permintaan petani. Pengajuan itu disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemprov Jawa Timur. Ternyata, Pemprov hanya mengubah pola makan yang memiliki alokasi lebih banyak.
Pemprov memberi pupuk organik sebanyak 2.268 ton atau 16,83 persen dari alokasi awal. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan sebaliknya yang diajukan DKPP. Sebelumnya, DKPP pewarna organik 5.000 ton.
Alokasi pupuk jenis NPK juga dihitung 37 ton atau 0,16 persen dari alokasi awal. Pertimbangannya, untuk menyeimbangkan serapan pupuk bersubsidi di daerah Jawa Timur. “Pupuk NPK terjadi. Sebab, sisa masih banyak, sedangkan serapannya terlalu rendah, “ujar Bambang.
Namun, harapan mendapatkan tambahan kuota pupuk Urea dan ZA justru kandas. Pemprov tidak mau menambah kuotanya. Karenanya, kini DKPP berusaha mengejar dari Pemerintah Pusat. “Pupuk Urea dan ZA permintaannya cukup tinggi. Penambahan usulan sebelumnya jenis Urea 14.700 ton dan ZA 10.000 ton, ” paparnya.
Bambang mengatakan, jumlah ini masih akan dievaluasi dengan mempertimbangan jumlah e-RDKK. Diminta, diminta yang akan dikirim ke Ditjen sesuai kebutuhan petani. “Tetap kami upayakan, sebab pupuk berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan,” tambahnya.[wap]
