Jakarta, Bhirawa
Atas nama efisiensi, Gedung Kementerian BUMN yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat diwacanakan untuk dijual oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Wacana ini menuai kritik dari banyak pihak.
Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang berencana menjual Gedung BUMN terus menuai kritik dari banyak pihak. Bahkan Ketua MPR Zulkifli Hasan meyakini, realisasi terhadap wacana itu akan menemui hambatan berat.
“Rini harus mendapatkan persetujuan DPR, dan itu tidak mudah,” ujarnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (18/12).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan kepada Rini Soemarno untuk lebih teliti dan lebih bijaksana dalam memutuskan penjualan aset negara. Karena dalam setiap penjualan aset negara kata Zulkifli, pasti akan menuai kontra. Seperti di era Presiden Megawati Soekarno Putri yang menjual satelit Indosat dengan harga murah. “Tidak usah lah menjual aset negara, tapi kalau perlu nambah lagi,” tegas mantan Menteri Kehutanan itu.
Politikus PDIP Eva Sundari juga menentang rencana Menteri Rini Soemarno. Dia mengatakan ide menjual gedung dapat diwacanakan. Namun, melakukan proses penjualan gedung kementerian tidak mudah. “Harus hati-hati karena itu aset negara bukan aset pribadi, ” ujar Eva.
Meskipun telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Aset Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurutnya, keputusan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari DPR.
Eva menyarankan agar ide Menteri Rini itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pertimbangan tidak hanya semata dilihat dari aspek ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan aspek politik.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana menjual gedung miliknya. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan tujuan utama menjual gedung adalah untuk efisiensi. Menurutnya, gedung milik Kementerian BUMN yang memiliki 22 lantai terlalu besar untuk jumlah pegawai yang hanya 250 orang. Menurutnya, fisik gedung yang sudah tua juga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Belum lagi jika gedung dipakai kerja pada hari libur. Semua pendingin ruangan yang ada di gedung harus dinyalakan sehingga terjadi pemborosan listrik.
“Jadi bukan lantai-lantai gedungnya saja, tapi juga penggunaan listrik, mengurus gedung. Kan karyawan kita jadi berkonsentrasi di situ, padahal kita harus mengurus BUMN,” kata mantan kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai langkah Rini Soemarno yang berencana Gedung BUMN dianggap sebagai tindakan tak berdasar. Rini dinilai tidak mengerti soal penghematan anggaran negara.
Pasalnya, kata Fahri, setiap tahunnya pemerintah lewat APBN sudah mengalokasikan anggarannya untuk membangun satu gedung. Sehingga, daripada menjual gedung BUMN, pemerintah lebih baik mencoret salah satu anggaran pembangunan gedung, dan memindahkan gedung yang lain ke Kementerian BUMN.
“Jadi dia (Rini Soemarno-red) nggak tahu bahwa cara dia menghemat satu gedung dalam APBN. Setiap hari masih ada pembangunan gedung,” ujar Fahri di Gedung DPR..
Fahri menuding, setiap langkah yang diambil oleh para pembantu Presiden tidak sesuai arahan Presiden Jokowi yakni merevolusi mental.
Politikus PKS itu menganggap, para menteri Jokowi juga tidak pernah membuat DPR terpukau, karena setiap kebijakan menteri Jokowi selalu menuai kontra. Di antaranya penghapusan Kurikulum 2013, pelarangan rapat di hotel mewah, dan yang baru-baru ini menjual gedung BUMN, serta pelarangan menggunakan jilbab. “Ini mbok yo menteri-menteri ini coba ngomong yang buat kita (DPR) kagum,” tuntasnya.
Pengamat kebijakan publik, Tauran, meminta Rini untuk memikirkannya lebih dahulu sebelum menjual aset negara. Dia juga harus belajar dari untung rugi atas penjualan Indosat di era Presiden Megawati Soekarnoputri. “Dulu kan sudah ada kasus Indosat pada rezim yang sama, mestinya itu tidak terulang,” katanya.
Menurut Tauran, dalam penjualan Indosat ketika itu, pemerintah berharap pada keuntungan pajak, namun ketika dikaji ulang justru lebih dirugikan. “Setelah Indosat dijual, keuntungan hanya dari pajaknya. Coba kalau dibandingkan dengan keuntungannya, apa sebanding,” jelasnya.
Presiden Jokowi mengaku belum mendapat laporan soal rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, rencana itu perlu dikalkulasi lagi secara matang sebelum direalisasikan. “Saya belum mendapatkan usulan itu, jadi belum tahu. Tapi mesti kan ada kalkulasi, mesti ada hitungannya,” ujar Jokowi usai menghadiri Musrembangnas di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.
Jokowi mengatakan, pada dasarnya mendukung segala bentuk efisiensi yang dilakukan para menteri. Namun demikian, bentuk efisiensi yang akan dilakukan juga harus dikaji lagi. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan, saat ini pemerintah tengah fokus mendorong pengembangan BUMN. Sebab, BUMN yang berkembang dengan baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. [cty, geh, ins]
