Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Sikap PDIP yang tetap ngotot untuk mendapatkan jatah satu ketua fraksi dan tiga wakil ketua fraksi dipastikan akan gigit jari. Menyusul adanya kesepakatan dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan memasukkan pasal voting dalam tatib dewan yang akan dibahas mingu depan jika dalam pemilihan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat.
Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak menegaskan dengan masuknya pimpinan pansus tatib dewan dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP, maka tidak ada lagi arogansi mayoritas yang selama ini digembar-gemborkan baik oleh PKB maupun PDIP. Karenanya dalam tatib dewan yang baru nanti akan disesuaikan dengan UU MD3 (MPR RI, DPR RI, DPD dan DPRD Kab/kota) di mana untuk pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan diserahkan kepada masing-masing anggota.
“Jujur saja, bisa-bisa PDIP dan PKB tidak akan dapat jatah, kalau mereka tetap ngotot dan akan memonopoli posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Apalagi saat ini pimpinan pansus tatib berasal dari KMP, tentunya kita akan berpikir semuanya harus mendapatkan jatah. Di sini tak ada lagi yang namanya tirani minoritas dan arogansi mayoritas lagi,”tegas pria alumnus Ubaya Surabaya, Senin (8/9).
Selain itu, dalam tatib yang akan dibahas nanti akan dimasukkan pasal terkait pimpinan Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) di mana dulunya pimpinan DPRD Jatim otomatis menjadi ex efficio, ke depannya sudah tidak bisa lagi. ”Karena dalam tatib nanti pimpinan Banmus maupun Banggar akan dipilih anggota. Tapi dengan catatan jika PDIP terus negotot. Sementara PKB mulai merendah melihat komposisi KMP yang begitu besar,”jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PKS Jatim Hammy Wahjunianto. Menurutnya, skema terakhir disebutkan jika PKB dan PDIP akan mendapatkan jatah satu ketua komisi dan dua posisi wakil ketua komisi. Sedang Gerindra, Golkar dan Demokrat masing-masing mendapatkan jatah satu posisi ketua komisi dan satu wakil ketua Komisi. Adapun PKS, PPP dan PAN masing-masing mendapatkan posisi wakil ketua komisi.
“Untuk posisi Badan Legislatif (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK) akan direbut PAN dan PKS sebagai pimpinan,”tambah pria yang juga Ketua DPW PKS Jatim.
Bagaimana jika PDIP tetap ngotot, menurut Hammy bisa-bisa PDIP tidak mendapatkan kursi. Mengingat sistim voting akan diberlakukan bila musyawarah mufakat tidak dapat diberlakukan. Termasuk dalam Banmus dan Banggar tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan sistim voting. Dan yang jelas karena kengototan dan kesombongan Fraksi Nasdem-Hanura, dipastikan partai gabungan tersebut tidak mendapatkan posisi baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan.
Terpisah, Penasihat Fraksi PDIP Kusnadi tetap ngotot terhadap keputusan awal, yaitu ingin merebut posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi. Alasannya, sebagai partai pemenang seharusnya PDIP mendapatkan jatah yang sesuai. Karena itu Kusnadi mengaku jangan disamakan antara mengalah atau dikalahkan. ”Kalau kita mengikuti hitung-hitungan mereka, itu berarti kita dikalahkan bukan mengalah dan PDIP tidak mau. Yang pasti PDIP tetap pada sikap semula yaitu satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi,”tambahnya.
Untuk itu, pihaknya minta kepada fraksi-fraksi untuk tidak mencampuri urusan rumah tangganya. Sebaliknya pihaknya tidak mau mengikuti keinginan orang lain. ”Saya minta kepada teman-teman hargailah hak saya. Karenanya kalau PDIP diberi jatah satu itu namanya dikalahkan,”tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum terlihat risau dengan polemik pembagian jatah pimpinan komisi di DPRD Jatim. Soekarwo khawatir, masalah bagi-bagi kursi tersebut menimbulkan gesekan lebih besar dan berimbas pada roda pemerintahan yang dia pimpin.
Untuk menetralisasi polemik itu, kemarin Soekarwo menemui sejumlah pimpinan partai. Beberapa di antaranya adalah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Lobi ini dilakukan agar mereka mau berkompromi terkait pembagian pimpinan komisi itu.
“Kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Sir (Sirmadji/ Ketua DPD PDI P Jatim) terkait masalah ini. Saya minta tolong pada Pak Sir, agar masalah ini segera diselesaikan,”tegas Soekarwo seusai memberikan pengarahan pada Diklat Pimpinan.
Hal sama juga disampaikan kepada pimpinan DPD Partai Golkar Jatim. Kepada mereka, Soekarwo juga meminta agar pemilihan pimpinan komisi tidak dilakukan secara voting. Melainkan melalui musyawarah. Cara ini, kata Soekarwo lebih elok ketimbang voting.
“Mosok rek gak iso musyawarah. Koyok wes gak onok kopi karo rokok wae. Akan lebih baik bila masalah ini dibahas bersama-sama. Karena itu, jangan sampai ada voting,”pintanya.
Kekhawatiran Soekarwo memang cukup beralasan. Sebab, bila pembentukan pimpinan komisi tertunda, maka pembahasan rancangan APBD 2015 juga bisa molor. Alasan lain, Soekarwo juga berharap seluruh fraksi di DPRD juga solid. Sehingga bisa memuluskan program kegiatan Pemprov Jatim. [cty]
