Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso H. Sahlawi Zain.
Tengah ramainya sejumlah anggota DPRD Bondowoso melakukan hak angket terhadap bupati. Beredar isu jika koalisi F-PPP terpecah. Akan hal itu, Ketua Fraksi PPP H. Sahlawi Zain menegaskan bahwa anggota dan koalisinya masi tetap solid. Yakni F-PPP bersama F-Gerindra dan F-PKS.
“Kita tetap solid dalam satu barisan mengawal nilai-nilai kebenaran. Menjaga keseimbangan dan menolak arogansi.” tegasnya, Rabu (2/12).
Sedangkan terkait rencana sejumlah anggota DPRD Bondowoso yang akan melakukan hak angket terhadap eksekutif, Sahlawi pun menerangkan bahwa pihaknya menghargai rekan-rekannya di legislatif. Karena hal itu merupakan hak konstitusional legislatif.
“Itu hak mereka, yang memang dijamin oleh undang-undang,” terang Sahlawi. Meskipun demikian kata dia, hak angket itu masih harus diproses melalui mekanisme.
Prosesnya masih panjang diputuskan dalam sidang paripurna dengan agenda khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 atau 34 orang dari total keseluruhan anggota seperti diatur dalam tata tertib DPRD.
Sebagai Partai pengusung yang menghantarkan pasangan SABAR (Salwa Arifin-Irwan Bachtiar Rahmat) sebagai Bupati dan Wabup Bondowoso saat ini, ketua fraksi PPP itu berpandangan, wacana hak angket yang dimunculkan oleh fraksi PKB dan fraksi lainnya secara materiil sejatinya urgensinya perlu dipertimbangkan.
“Kalau setiap produk pemerintah dipersoalkan, sedikit-sedikit pansus, kemudian interpelasi lalu angket. Kapan pemerintah diberi kesempatan bekerja?” ujarnya.
Sahlawi yang juga sebagai anggota DPRD itu tidak ingin hak istimewa yang dimilik DPRD tercederai, menggunakan sesuatu yang belum pada tempatnya.
“Mengajukan hak angket terhadap persoalan TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) menurut saya sudah kadaluarsa. Gubernur sendiri yang punya fasilitasi terkait produk Perbup dan SK personalia TP2D malah tidak mempersoalkan,” tandasnya. [san]
