Kepala Bakorwil V Jember Dr Ir H Abdul Hamid MP (memegang mikropon) saat memaparkan program kerja dihadapan anggota Komisi A DPRD Jatim.
Tingkatkan Layanan Publik dan Kembangkan Potensi Pertanian
Jember, Bhirawa
Terbentuknya Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) baru di Jember mendapat perhatian khusus dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Perhatian khusus itu diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja ke Kantor Bakorwil V Jember, Selasa (17/1) kemarin. Rombongan Komisi A dipimpin Ketua Komisi A Dr H Freddy Purnomo. Terlihat ikut dalam kunjungan kerja tersebut di antaranya HM Miftahululum MSi, Bambang Juwono, Suparta, Fatchullah,Umar Bashor, Hasan Irsyad dan sebagainya.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo mengatakan kedatangannya bersama rombongan ingin memberi semangat kepada jajaran baru Bakorwil V Jember untuk menjalankan tugasnya sebagai Bakorwil baru di Jatim.
“Keberadaan Bakorwil V Jember sangat strategis untuk memacu pembangunan di kawasan tapal kuda yang meliputi Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Kab/Kota Probolinggo,” kata Freddy Purnomo.
Freddy berharap, keberadaan Bakorwil akan bisa membantu mempercepat koordinasi antar wilayah kabupaten/Kota maupun Kab/Kota dnegan provinsi.
“Bakorwil sebagai kepanjangtangan gubernur diharapkan juga bisa mempercepat dalam mengatasi masalah yang ada di wilayahnya,” kata Freddy.
Secara khusus, Freddy juga berharap agar pimpinan dan staf tetap bersemangat untuk memulai bekerja di tempat yang baru meskipun dengan fasilitas dan SDM terbatas.
“Saya mengerti pasti untuk tahap awal perlu kerja keras, tetapai saya pervaa dibawah kepemimpian Bapak Abdul Hamid yang sudah memiliki pengalaman yang banyak akan membuat Bakorwil V Jember bisa berperan sebagaimana yang diharapkan,” kata Freddy penuh harap.
Sementara itu Kepala Bakorwil V Jember Dr Ir H Abdul Hamid MP menegaskan jajarannya siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan Gubernur. Secara khusus Abdul Hamid menambahkan bahwa pada tahap awal jajarannya akan memberi prioritas pada peningkatan layanan publik dan pengembangan potensi pertanian. Terkait kelembagaan Bakorwil, Hamid menjelaskan terbentuknya Bakorwil Jember karena ada perubahan regulasi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang kewenangan pemerintah provinsi Jatim, sehingga diperlukan penguatan dan penambahan peran Bakorwil.
“Penguatan kewenangan Bakorwil akan sangat membantu keberhasilan Bapak Gubernur dalam melaksanakan peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemerintah kabupaten/kota, atau kepanjangan tangan dari Gubernur untuk membantu urusan pemerintah provinsi di kabupaten/kota,” ujarnya. Sekali lagi, tegas Abdul Hamid, pembentukan Bakorwil adalah dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum terbentuk Bakorwil V Jember, Provinsi Jatim sudah memiliki empat Bakorwil yakni Madiun, Bojonegoro, Malang dan Pamekasan. [why]
