Ruas Tol Surabaya-Kertosono hingga sekarang belum terlalu ramai, mahalnya tarif dinilai sebagai salah satu pemicu.
DPRD Jatim, Bhirawa
Belum turunnya tarif tol meski Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu meresmikan Tol Ngawi-Wilangan sangat disesalkan Komisi D DPRD Jatim. Dengan mahalnya tarif tol, justru tidak menekan harga barang dan menyejahterakan masyarakat yang dilewati jalan tol tersebut. Di sisi lain masyarakat harus menanggung beban besar, karena pembangunan jalan tol menggunakan dana pinjaman dunia.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Sholahudin mengaku menyesal atas sikap pemerintah pusat yang tidak memberikan kebijakan terhadap tarif tol. Meski banyak ruas tol dibangun, tapi kendaraan yang lewat sangat minim akibat tarifnya yang mahal. Banyak pengendara mobil justru memilih lewat jalan biasa meski daya tempuhnya lebih lama dan rawan macet.
”Kalau dia seorang sopir truk misalnya harus membayar tarif tol sebesar Rp 100 ribu. Lebih baik uang tersebut dibuat makan dan sisanya dibawa pulang, meski daya tempuh sampai ke tujuan cukup lama, dibanding memanfaatkan jalan tol,”tegas politisi asal PAN ini, Rabu (4/4).
Seharusnya pemerintah memberikan potongan tarif hingga 50 persen, dan solusinya konsinyasinya diperpanjang dari 10 sampai 15 tahun menjadi 25 tahun. Yang penting pembangunan jalan tol dapat menyejahterakan masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Dengan murahnya tarif tol maka imbasnya harga barang akan murah, karena waktu tempuh dapat dipersingkat.
Terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum juga kecewa dengan diturunkannya tarif tol hanya sebesar 20 persen. Karena dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, penurunan tarif 20 persen masih dianggap sangat berat. Apalagi saat ini daya beli masyarakat menurun drastis.
”Memang sampai saat ini kami masih berdialog dengan Kementerian PUPR agar tarif tol dapat diturunkan lagi, paling tidak 50 persen dengan konsekuensi untuk konsinyasinya diperpanjang. Dengan begitu masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol secara maksimal. Dan tentunya upaya ini akan menguntungkan pemerintah, daripada yang terjadi saat ini jalan tol sepi karena masyarakat lebih memilih lewat jalan arteri meski harus berdesak-desakan dan waktu tempuhnya cukup lama,”lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menilai seharusnya pemerintah membuat kebijakan seperti halnya Tol Suramadu. Di mana dengan digratiskannya tarif tol untuk motor dan mobil dapat potongan tarif 50 persen, akhirnya perekonomian di sana menggeliat.
”Seharusnya pemerintah mencontoh yang ada di Suramadu. Di mana dengan kebijakan pemerintah yang menggratiskan motor dan memberikan potongan 50 persen untuk mobil, perekonomian di sana menggeliat dengan dibuktikan adanya peningkatan kendaraan yang lalu lalang disana,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini. [cty]
