Kunker Komisi II DPRD Kota Mojokerto ke BPKAD Kab Bantul.
Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi II DPRD Kota Mojokerto memperdalam kemampuannya dengan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan yang dilakukan lembaga wakil rakyat ini, dilakukan ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tujuannya untuk mendalami Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Silvia Elya Rosa, Kunker ke BPKAD Bantul diterima Kepala Bidang Akuntasi, Jugo Subrata Noor beserta jajarannya.
”Beliau memaparkan di Kab Bantul telah menggunakan beberapa sistem yang mungkin juga sudah digunakan oleh Pemkot Mojokerto. Diantaranya SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) terkait manajemen barang, SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) terkait keuangan. serta SISRENBANG (Sistem Perencanaan Pembangunan) terkait perencanaan,” terang Silvia.
Silvia menambahkan, kedepannya Pemkab Bantul berencana melakukan koordinasi untuk tidak banyak menggunakan sistem. Selama ini mereka merasakan setiap ada permintaan laporan dari pemerintah pusat selalu harus membuat sistem baru dan harus di koneksikan,” tandasnya.
Politisi PDIP ini menyebut, permasalahan klasik terkait penerapan sistem pada Pemerintah Daerah yaitu siapa pengembang yang merancang dan membuat sistem itu. Karena jika sudah melakukan koneksi antara sistem yang satu dan yang lainnya namun beda pengemban.
”Dari Kunker ini kita tahu jika Ini merupakan permasalahan baru dan dapat menyulitkan Pemerintah Daerah. Kedepan sistem diharapkan hanya satu dan terintegrasi,” tambah Silvia lagi.
Sementara itu, Deny Novianto, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto menambahkan, dari Kunker itu banyak hal yang bisa dipetik pelajaran. Pasalnya, Pemkab Bantul telah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan lima kali berturut-turut.
”Dengan kunker Ini, kita bisa ambil contoh, sebab untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pemkab Bantul telah bersinergi dengan pihak lain dan terus mengkomunikasikan semua OPD dengan inspektorat, serta terus berkomunikasi dengan legislative agar program-program pemeritah terus dapat didukung,” pungkas Deny Novianto anggota DPRD asal Demokrat ini. [kar.adv]
