Rombongan Komisi V DPR RI saat meninjau infrastuktur dan transportasi di Pelabuhan Kalbut Situbondo Kamis (15/10). [sawawi/bhirawa]
Situbondo, Bhirawa
Rombongan Komisi V DPR RI yang berjumlah 19 orang serta kalangan Sekretariat DPR RI berkunjung ke Situbondo Kamis (15/10). Para wakil rakyat di Senayan itu dalam rangka melakukan reses sekaligus memantau bidang infrastruktur dan transportasi di Pelabuhan Kalbut Situbondo.
Rombongan Komisi V dipimpin Wakil Ketua Nurhayati asal FPPP daerah pemilihan (dapil) XI Jawa Barat. Salah satu wakil rakyat asal dapil III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) Sumail Abdullah juga ikut mendampingi Nurhayati.
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang diberi waktu pemaparan potensi yang dmiliki di Kota Santri untuk dikembangkan. Bupati Dadang mengakui saat ini di Pelabuhan Kalbut dibutuhkan sebuah dermaga untuk menopang pendapatan daerah semakin meningkat.
Selama ini, aku Bupati Dadang, ada transaksi rutin pengiriman sapi dari Pulau Madura ke Situbondo melalui Pelabuhan Kalbut. “Namun tidak bisa bersandar, melainkan melemparkan sapi sapi itu ke pinggir laut untuk selanjutnya di karantina,” jelas Bupati Dadang.
Adapun potensi kedua, urai bupati dua periode itu, di kawasan Pelabuhan Kalbut juga ada sandar kapal minyak milik Pertamina. Namun karena bibir laut Pelabuhan Kalbut dangkal sekitar setengah meter dari permukaan laut, ulas Bupati Dadang, maka kapal tidak bisa bersandar ke pinggir laut. Solusinya, sebut Bupati Dadang, untuk menuju kapal Pertamina harus menaiki perahu sebanyak dua kali.
“Meski demikian dari pemaparan Kepala KSOP Panarukan, dari sandarnya kapal Pertamina ini ada pendapatan masuk bernilai miliaran rupiah,” ungkap Bupatu Dadang.
Sementara itu menurut Nurhayati, Ketua Tim rombongan Komisi V Nurhayati berjanji akan meneruskan apa yang disampaikan Bupati Situbondo kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI). Pasalnya, dalam pandangan Nurhayati, kondisi pelemparan ternak sapi dari kapal ke tengah laut dinilai kurang wajar.
“Ya nanti apa yang dialami di sini (Pelabuhan Kalbut) akan saya sampaikan kepada Kemenhub RI. Termasuk apa masalah sebenarnya akan saya paparkan juga kepada kemenhub RI,” jelas Nurhayati.
Nurhayati menambahkan, seyogianya setiap pelabuhan yang sarana prasarananya minim, pihak Kemenhub harus segera melengkapi dengan fasilitas yang memadai.
Sebab, lanjut Nurhayati, jika kedalaman bibir laut Pelabuhan Kalbut hanya setengah meter maka secara otomatis tidak akan ada kapal yang mau bersandar di Pelabuhan Kalbut.
“Ya nanti akan dikoreksi kondisi Pelabuhan Kalbut sehingga secepatnya bisa segera dibangun sebuah dermaga. Tentunya kami harus lebih dahulu mengetahui anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan Pelabuhan Kalbut,” jelas Nurhayati.
Disisi lain, Sumail Abdullah anggota Komisi V asal dapil III menimpali realisasi pembangunan dermaga di Pelabuhan Kalbut akan diwujdukan pada tahun 2021 mendatang. Sebab sebelumnya masih ada persoalan tehnis, tetapi pihaknya terus mendorong agar Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan terdepan.
“Nanti kapal kapal diharapkan bisa bersandar. Ini prioritas kami dan kedepan akan dibangun komunikasi secara intensif dengan Menteri Perhubungan sebab Situbondo punya potensi besar sebagai daerah yang memiliki peta laut yang panjang,” pungkas Sumail. [awi]
