KPUD Pastikan Pilkada Kab.Kediri Tak Tertunda

Kab Kediri, Bhirawa
Meski masih banyak pemerintah  daerah dan KPUD di Jatim belum menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merupakan bagian pembiayaan pemilukada yang berakibat tertundanya Pilkada Serentak namun tidak berlaku bagi Pilkada di Kabupaten Kediri.
Sebab, KPUD dan Pemerintah Kabupaten Kediri telah menandatangai NPHD hibah untuk pembiayaan Pilkada Kabupaten Kediri, dan dapat dipastikan Pilkada bisa dilaksanakan pada tahun ini
Dikatakan Ketua KPU Sapta Andaru, pihaknya telah melakukan penandatanganan NPHD ini, sehingga anggaran untuk pembeiayaan sudah bisa dicairkan, ” Kita sudah melakukan tahapan-tahapan dalam pemilukada ini, sebab kita tealah menndatangani NPHD, dan anggaran siap dicirkan” kata Sapta usai melantik  1032 anggota PPS
Menurut Sapta, saat ini tahapan pihaknya sudah melakukan  beberapa  tahapan-tahapan Pilkada, diantaranya telah melakukan rekrutmen PPK dan PPS, ” Ada 18 tahapan yang nantinya yang akan kita laksanakan, ini sudah dua tahapan yang sudah kita laksanakan” terangnya
Sementara itu, Divisi sosialisasi KPUD Kabupatenm Kediri Syamsuri usai pelantikan mengatakan jika ribuan anggota PPS yang telah dilantik adalah wajah baru, setelah dilantik pihaknya akan segera melakukan Bimtek agar anggota PPS dapat segera melakukan tugasnya
Lebih lanjut dalam rekrutmen anggota PPS ini pihaknya benar-benar selektif, pihaknya tidak mau kecolongan dengan adanya anggota PPS yang telah menjabat dua kali, dibawah umur dan yang ikut dalam keanggotaan partai ” Untuk anggota PPS ini kami yakin tidak ada yang ada dibawah umur, menjabat 2 kali dan anggota partai”ungkapnya
Diketahui sebelumnya Wakil Gubernur Jatim Saifulah Yusuf mengatakan  Senin 18 Mei 2015 adalah  batas akhir penandatangan NPHD, mereka harus sudah menandatanginya. Jika tidak, maka pelaksanaan pemilukada bisa diundur hingga awal 2017,
Gus Ipul mengatakan kalau ada penundaaan maka semua pihak akan rugi. Yakni baik pemerintahan daerah rugi dan juga masyarakatnya juga rugi. Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah segera menyelesaikan.
Dikatakannya, dari 19 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilukada serentak pada akhir 2015 mendatang, baru ada 6 daerah yang telah menandatangi NPHD. Keenam daerah itu adalah Blitar, Kediri, Lamongan, Tuban Dan Malang. [van]