Layanan Publik Jadi Parameter Utama Kinerja Kecamatan

Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin saat memberikan arahan kepada para camat. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik harus mudah, cepat, baik dan terukur. Hal ini tentunya dibutuhkan inovasi dan kreasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan cepat seiring dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi.
Itulah penengasan Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin SH saat membuka sosialisasi Sinergitas Kecamatan dengan harapan kecamatan berinovasi, berkontribusi, berkapabilitas dan berintegritas, di Sun Hotel, Rabu (11/4) kemarin.
Menurutnya, pelayanan publik terutama ditingkat kecamatan saat ini sedang gencar- gencarnya dilakukan pemerintah daerah, dan dimonitor terus oleh pemerintah pusat. Tentunya hal ini ada penghargaan yang akan diberikan terhadap pemberi pelayanan yang terbaik. ”Namun dari sisi pelayanan yang terpenting bukan penghargaannya, akan tetapi kepuasan masyarakat itu yang lebih penting,” tegas Cak Nur sapaan akrabnya.
Jadi, kegiatan ini berfungsi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang semakin dinamis. Serta untuk mengukur kinerja seorang camat dan memberikan apresiasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis.
“Kegiatan ini juga difokuskan terhadap upaya-upaya camat sesuai dengan kewenangannya. Diantaranya, pelayanan publik/pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Parameter kinerja di kecamatan yang paling utama bukan diserapan anggaran, namun pada kesuksesan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan,” katanya.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab Sidoarjo, Imam Mukri menjelaskan, kegiatan ini juga untuk mengukur kinerja camat di tahun sebelumnya, dan outputnya diharapkan para camat mampu menyusun makalah sinergitas yang akan diteruskan ke propinsi.
Lanjutnya, dimana kegiatan ini diikuti 130 peserta yang terdiri dari para camat, para Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Perekonomian Kecamatan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan kecamatan, Kasubbag Pelayanan Kecamatan se- Kab Sidoarjo. ”Hasil yang diharapkan, yakni para camat mampu memberikan inovasi di kecamatannya, sesuai dengan anjuran Bupati Sidoarjo yakni satu OPD satu inovasi,” jelas Imam.
Hasil dari diskusi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, ada beberapa kendala untuk mengoptimalkan peran camat di kecamatan. Diantarnya menyangkut kebijakan, baik itu dari top leader maupun middle leader yang belum memahami strategisnya posisi camat. ”Selain itu juga, tentang sistem anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan camat di lapangan,” pungkas Imam. [ach]

Tags: