Foto Ilustrasi
Kota Malang, Bhirawa
Seluruh warga ditargetkan sudah memiliki jaminan kesehatan di tahun 2019. Nyatanya masih kurang 26 persen dari jumlah masyarakat Kota Malang yang masih belum punya Jaminan Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Malang, Hendry Wahjuni kepada wartawan Selasa (23/4) kemarin, kepada wartawan mengutarakan, hingga memasuki triwulan pertama tahun ini, baru sekitar 74 persen warga Kota Malang yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hendry Wahjuni lebih jauh mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan, karena ini sangat penting untuk menjamin kesehatan masyarakat.
“Masih harus ditingkatkan lagi, seharusnya tahun 2019 ini universal full coverage, artinya 100 persen warga terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional. Kita komitmen pada bulan Agustus nanti untuk Kota Malang minimal 95 persen,” katanya.
Menurut Hendry, kesadaran warga untuk mendaftarakan diri dalam program jaminan kesehatan secara mandiri masih kurang. Masih banyak warga yang baru mendaftarkan diri ketika sakit.
“Masyarakat saat ini masih ketika butuh baru daftar, ketika belum butuh, ya enggan mendaftar. Sebaikany mendaftar lebih awal, karena ketika mendaftar harus menunggu sampai 14 hari baru bisa aktif menjadi peserta,” papar Hendry.
Agar jumlah kepesertaan meningkat, kini BPJS Kesehatan telah melakukan nota kesepahaman dengan tiga pemerintah daerah di Malang Raya. Pemerintah pun menyiapkan anggaran untuk masyarakat miskin agar tercover program jaminan kesehatan.
“Anggaran pemda untuk masyarakat miskin sudah ada, tetapi tidak semua masyarakat miskin, sehingga yang mampu ya harus membayar sendiri,” kata dia.
Sementara untuk warga Kabupaten Malang, tercatat baru sekitar 53 persen yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk warga Kota Batu baru 69 persen.
Tetapi pihaknya terus berupaya meningkatkan kepesertaan. Informasinya per 1 Mei akan ada 387 badan usaha di Malang yang mendaftarakan karyawannya dalam program jaminan kesehatan. [mut]
