Tega atau tidak tega, Unas (ujian nasional) tingkat SMP harus dihadapi oleh anak-anak baru gede. Pemerintah masih menyelenggarakan Unas terpusat, sebagiannya berbasis komputer. Sedangkan untuk tingkat SD (sekolah dasar), pemerintah sudah menyerahkan kepada sekolah, menjadi Usek (ujian sekolah) akhir. Unas SMP dipastikan lebih heboh dibanding Unas SLTA. Karena hasil Unas akan menjadi “tiket” perburuan masuk ke SLTA Negeri favorit.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Unas SMP masih memprihatinkan. Pemerintah nyata-nyata tidak siap memperbaiki kekurangan, malah semakin ditumpuki berbagai kesalahan lebih masif. Sehingga bisa dinilai pemerintah gagal (tidak mampu) menyelenggarakan Unas. Maka seharusnya pemerintah mengambil langkah untuk “mengembalikan” Unas kepada konstitusi. Yakni, diselenggarakan oleh sekolah.
Apa hendak dikata pemerintah, manakala ditemukan kesalahan sistemik pada Unas? Tahun lalu misalnya, materi soal tidak lengkap. Juga lembar jawaban yang gampang berlubang (pada saat dihapus mengganti jawaban). Ini masalah sangat sepele, tetapi berulang terjadi! Tahun ini, Unas berbasis komputer (UNBK) juga masih bermasalah dengan teknik ke-komputer-an. Pada gladi bersih, problem ketersediaan komputer, log-out mendadak, dan listrik padam, masih menjadi kendala masif.
Unas yang berbasis komputer, juga dibobol. Pembocoran soal dilakukan secara terang-terangan, diunggah ke jaringan mesin pelacak informasi google. Tahun lalu, sebanyak 30 buklet diunggah, menjadi bukan rahasia. Meski hanya 30 buklet, nyatanya, sesuai benar dengan soal Unas. Buklet yang lain sebenarnya juga diunggah dengan kode khusus, ada yang mirip situs porno.
Tetapi “kelemahan” terbesar penyelenggaraan Unas terpusat oleh pemerintah, diantaranya adalah perburuan bocoran jawaban soal. Sekaligus menjadi bukti kemerosotan akhlak. Bahkan perburuan jawaban soal, dikehendaki bersama. Bukan hanya orangtua dan murid, melainkan juga sekolah dan daerah. Tujuan (utamanya), agar seluruh murid lulus “eksekusi” oleh pemerintah. Seluruh pihak berkepentingan untuk bersaing lulus eksekusi.
Unas terpusat memerlukan anggaran sangat besar, sampai sekitar Rp 600-an milyar. Namun anggaran yang besar akan mubazir, manakala hasilnya bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mengancam kemerosotan keimanan dan akhlak mulia. Berdasarkan amanat undang-undang, pemerintah tidak perlu menjadi penyelenggara Unas.
Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (3) menyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.” Amanatnya, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan.
Domain pemerintah sebagai regulator, dan fasilitator (mendirikan sekolah). Evaluasi belajar tahap akhir (EBTA), niscaya perlu diselenggarakan. Ujian nasional, seharusnya dipahami sebagai EBTA serentak bareng-bareng dalam waktu yang sama se-Indonesia. Term nasional harusnya diartikan sebagai keserentakan. Bukan diartikan bahwa pemerintah yang menyelenggarakan, membuat materi ujian sekaligus menentukan lulus atau tidak lulus.
Dalam hal ujian sebagai evaluasi hasil belajar telah diatur UU Sisdiknas tahun 2003. Pada pasal 58 ayat (1), dinyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Maka Unas ataupun evaluasi belajar menjadi domain (hak) sekolah, bukan domain pemerintah.
Dua tahun ini pemerintah telah menyadari kelemahan posisinya sebagai penyelenggara Unas. Sebagaimana telah dilakukan untuk Unas SD, dikembalikan kepada sekolah. Unas SD kini diselenggarakan sebagai Usek, dengan supervisi Pemda. Jika diserahi, maka Pemda (Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kabupaten dan Kota) akan dengan senang hati menyelenggarakan Unas SMP.
Kualitas kompetensi peserta didik semakin tidak terjamin melalui hasil Unas, siapa percaya? Beruntung, nilai hasil Unas SMA tidak digunakan sebagai persyaratan masuk perguruan tinggi negeri. Maka pemerintah mesti mengevaluasi penyelenggaraan Unas.
——— 000 ———
