O l e h:
Dr Ng. Tirto Adi MP, MPd
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur & Koordinator Komunitas GBL to SGM2B (Gerakan Budaya Literasi Menuju Sidoarjo Gemar Membaca-Menulis-Berhitung)
Suasana pelantikan pejabat eselon II.b (JPTP, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) pada Rabu, 22 April 2020 lalu, di Pendopo Delta Wibawa, sungguh berbeda. Baru pertama dalam sejarah, pelantikan empat Kepala Dinas di Kabupaten Sidoarjo (Kadin Pendukcapil, Kadin Sosial, Kadin PMD, Kadin P3A-KB) dilakukan secara live streaming. Skenario pelantikan ringkas dan khidmat. Tidak ada tim paduan suara, seperti biasanya. Undangan pun terbatas. Tidak ada meja dan kursi. Tidak ada pula ucapan selamat maupun sesi foto-foto. Kita semua sedang prihatin menghadapi permasalahan bersama (common problem), yakni penanganan pagebluk korona alias covid-19.
Di Indonesia, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pada 2 Maret 2020, ada dua orang positif terjangkit virus korona, kini telah mencapai 20.162 positif (Bhirawa, 22 Mei 2020). Dari jumlah tersebut, 4.838 orang dinyatakan sembuh dan 1.278 orang meninggal. Dan itu belum termasuk PDP (pasien dalam pengawasan) dan ODP (orang dalam pemantauan). Sementara itu, di Sidoarjo, penduduk yang positif terjangkit virus korona mencapai 386 orang, PDP ada 340 orang, dan ODP tercatat 987 (Dinas Kesehatan Sidoarjo, 22 Mei 2020).
Daya-tular (infectious power) virus korona begitu cepat. Himbauan untuk selalu tinggal di rumah, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak (phisical and social distancing), agaknya, belumlah cukup. Korban virus korona terus meningkat secara eksponensial. Akhirnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, merapatkan Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo dan Gresik untuk bersama mengusulkan tiga daerah tersebut sebagai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Usulan diterima Menteri Kesehatan RI. Mulai 28 April hingga 11 Mei diterapkan PSBB Tahap 1 dan dilanjutkan Tahap 2, yakni 12 sampai dengan 25 Mei 2020, ketiga daerah tersebut menerapkan PSBB. Belakangan, kabupaten/kota lain juga menyusul untuk diterapkan PSBB karena di kecamatan dalam kabupaten tersebut ditemua ada warga yang terinfeksi positif oleh virus korona.
Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan kebutuhan pangan terutama kepada warga miskin (poor), rentan miskin (near poor), dan warga terdampak serius covid-19. Dapur umum di Polresta Sidoarjo pun digelar. Kerjasama antara Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo, TNI, Polri, Tagana (taruna siaga bencana), relawan, dan pemangku lain terkait menyiapkan nasi bungkus untuk sahur dan buka puasa.
Sebelumnya, pembagian sembako oleh Pemkab Sidoarjo bagi 135.572 masyarakat miskin dengan dana sekitar 40 miliar rupiah dalam dua tahap yang ter-cover dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) juga tengah berjalan. Pendistribusian terancam molor, dari terakhir 25 April menjadi 30 April. Selaku Kepala Dinas Sosial baru, perlu merespon cepat dan tepat menelusuri faktor penyebab mundurnya jadwal pendistribusian sembako itu. Mulai cek persediaan sembako di pergudangan, turun ke kecamatan bersama TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dan cek sasaran di desa/kelurahan termasuk juga memastikan moda transportasi yang digunakan. Kini tengah mempersiapkan penyaluran sembako dan/atau uang tahap dua Pemkab Sidoarjo sekaligus bersamaan dengan penyaluran tahap pertama JPS BPNT (jaring pengaman sosial bangunan pangan non tunai) Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 65.000 KRT (kelompok rumah tangga) di luar DTKS akan memperoleh bantuan senilai 39 miliar rupiah.
Berbarengan itu pula, penyiapan permakanan bagi PDP (pasien dalam pengawasan) juga menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Setiap hari mengirim makanan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Meski telah berjalan lancar, untuk mengantisipasi komplain, monitoring ke penerima makanan di desa/kelurahan sasaran juga perlu dipantau. Apa menunya? Bagaimana kondisi makanannya? Dan, tepatkah waktu pengirimannya?
Puncak perhatian, kini terkonsentrasi pada rencana pencairan BST (bantuan sosial tunai) dari Kemensos RI. Data yang di-release oleh Kemensos RI minggu lalu ternyata data lama yang tentu tidak sesuai usulan baru desa/kelurahan yang telah up-date dengan mekanisme musdes-muskel (musyawarah desa/kelurahan). Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kuota 44.754 KRT. Puluhan ribu KRT itu akan memperoleh @ Rp 600 ribu selama tiga bulan, Mei hingga Juni. Kecuali itu, warga masyarakat (terutama miskin, rentan miskin dan terdampak covid-19) yang belum ter-cover dengan bantuan-bantuan di atas akan memperoleh dari BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa) yang besarannya sama, yakni @ Rp 600 ribu selama tiga bulan. Teralokasikan 87,98 milyar untuk 48.714 KPM yang akan memperoleh BLT-DD melalui Dinas PMD. Karena data belum sinkron, dan perlu penanganan cepat, rapat pun di gelar di hari libur. Camat, TKSK, dan FKKD (forum komunikasi kepala desa) dihadirkan untuk menghindari kesalahpahaman atas error-nya data BST ini.
Di era pandemi global ini, agaknya keimanan dan ketaqwaan (imtaq) kita benar-benar diuji oleh Allah SWT melalui pagebluk korona. Hampir seluruh energi kita (waktu, tenaga, pikiran dan dana) terkonsentrasi untuk melawan covid-19 itu agar segera lenyap dari bumi nusantara. Benar firman Allah dalam QS Al-‘Ankabuut (29: 2-3): “Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta”. Jadi, dengan tetap semangat bekerja keras, berikhtiar cerdas, berkinerja tuntas dan berkarya ikhlas dalam melawan covid-19 inilah, semoga Allah memberikan label taqwa kepada kita sebagai hamba-Nya. Bukankah begitu?!
—————- *** —————–
