APBD Jawa Timur tahun 2016, diancar-ancar menurun. Ini bukti, bahwa pemerintah propinsi telah ancang-ancang kondisi resesi ekonomi. Dimulai dari pelemahan ekonomi nasional yang melemah sepanjang tahun 2015. Menyebabkan beberapa pos anggaran yang “dikirim” dari APBN mengalami penurunan nominal. Terbesar diantaranya, penurunan penerimaan dana perimbangan, terutama dari hasil minyak dan gas.
Dibanding perubahan APBD 2015 lalu (sebesar Rp 24,361 trilyun), penurunan mencapai 7% lebih. Kini ancar-ancar (Rancangan) APBD Jawa Timur hanya sebesar Rp 22,627 trilyun. Per-angka-an APBD 2016 ini masih akan dibahas bersama DPRD. Boleh jadi akan terdapat kenaikan. Bergantung pada “lobi” dan semangat gubernur menerima tantangan anggota dewan. Sebab hampir pasti, seluruh komisi di DPRD akan mengajukan penambahan anggaran untuk mitra kerjanya.
Tantangan itu, niscaya, setelah mempertimbangkan perkiraan defisit. Saat ini RAPBD Jawa Timur di-ancang-ancang minus hanya Rp 387,665 milyar. Ini defisit terkecil selama lima tahun terakhir. Bahkan perubahan APBD 2015, nilai defisit lebih dari Rp 2 trilyun. Berdasar pengalaman ke-APBD-an terdahulu, defisit besar selalu bisa ditutup melalui SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Sehingga, tantangan defisit lebih besar (tidak hanya Rp 387,665 milyar) patut dikemukakan.
Defisit yang terlalu kecil, menandakan bahwa pemerintah propinsi cukup “galau” dengan tren melemahnya perekonomian nasional. Padahal sebenarnya, melemahnya perekonomian nasional tidak terlalu parah. Belum pada level resesi. Salahsatu buktinya, nilai kurs rupiah naik signifikan (sekitar 2,66%) terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah (bersama Ringgit Malaysia) menerima “berkah” menurunnya nilai tukar dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia.
Menguatnya nilai rupiah (mengarah pada Rp 13 ribu-an per-US$), akan menggairahkan impor dan ekspor. Dus akan bermuara pula pada perbaikan produksi (industri) dan distribusi. Lebih lagi jika pemerintah akan menurunkan harga BBM (premium dan solar), maka daya beli masyarakat akan terdongkrak. Semuanya akan berujung pada peningkatan perolehan pajak, termasuk pajak daerah dan berbagai retribusi daerah.
Pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur masih bertumpu pada lima pilar utama, berbasis kendaraan bermotor. Yakni, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sebenarnya, WP (Wajib Pajak) tidaklah berkurang, bahkan bertambah. Walau penjualan kendaraan bermotor berkurang dibanding tahun sebelumnya.
Yang terjadi adalah, pembayaran pajak tertunda karena kelesuan ekonomi. Sehingga perolehan pajak daerah bukan hilang benar. Melainkan tertunda, seiring pergerakan ekonomi yang membaik. Jadi, menerima tantangan defisit lebih besar (sampai Rp 2 trilyun), cukup memiliki potensi yang bisa diandalkan. Mestilah dilakukan kalkulasi ulang, seiring tren situasional (perbaikan ekonomi).
Namun potensi PAD, sesungguhnya bukan hanya bergantung pada situasi perekonomian. Bukan pula hanya bergantung pada pajak dan retribusi daerah. Tetapi juga bergantung pada semangat (keberanian) pemerintah daerah. Paradigma ke-pemerintah-an masa kini, pemerintah yang baik bukan hanya bergantung pada pajak yang dipungut dari rakyat. Melainkan seharusnya mampu berusaha sendiri (melalui BUMN dan BUMD) untuk menggali penghasilan.
Keberanian menaikkan per-angka-an APBD, sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan Jawa Timur. Walau belum tergolong sangat berani jika dibanding Pemprop DKI Jakarta maupun Pemprop Jawa Tengah. Misalnya, APBD 2015, nominalnya melonjak sebesar 17,26% dibanding P-APBD 2014. Walau belum tergolong sangat berani jika dibanding Pemprop DKI Jakarta maupun Jawa Tengah.
Pemprop Jawa Timur, perlu memompa kembali semangat (keberanian) dalam menetapkan pagu APBD. Lebih lagi, Pemerintah daerah boleh menerbitkan obligasi. Ini (obligasi daerah) sekaligus untuk menakar, indeks kepercayaan masyarakat terhadap manajamen pemerintah daerah.
——— 000 ———
