Foto: ilustrasi
Jombang, Bhirawa
Belasan orang yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Selasa (26/7) mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka memberikan kado berupa mobil mainan sebagai wujud keprihatinan atas permintaan mobil operasional masing masing anggota dewan yang nominalnya mencapai Rp 4,2 miliar.
” Ini hasil dari aksi ngamen kami di perempatan, kita belikan mobil (mainan, red) untuk kado para wakil rakyat yang saya dengar minta mobil dinas,”ujar Koordinator Aksi FRMJ Joko Fatah Rochim saat berada di gedung DPRD, Selasa (26/7).
Sayangnya kedatangan belasan orang FRMJ ini hanya diterima Sekretaris DPRD Pinto Windarto, karena seluruh anggota DPRD tidak berada di tempat. “Tolong ini disampaikan kepada anggota dewan, masih banyak yang harus dilakukan dan diberikan kepada masyarakat daripada kebutuhan mobil dinas sebagai kendaraan operasional anggota dewan,”tandasnya.
Sebelum memberikan kado mobil mainan, belasan orang yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), menggelar aksi koin recehan di simpang empat Kebonrojo. Mereka mengamen dan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan koin untuk wakil rakyat.
Aksi belasan orang ini menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Satu per satu anggota FRMJ membawa kardus yang bertuliskan ‘Kotak sumbangan mobil operasional anggota dewan’ kepada para pengguna jalan. “Ini sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap anggota dewan yang meminta mobil untuk operasional di saat kondisi lagi stagnan, “ujarnya.
Joko Fatah menambahkan aksi permintaan mobil operasional tersebut dinilai kurang pantas, karena masih banyak persoalan yang lebih penting untuk ditangani oleh para anggota dewan. “Kesemrawutan PKL di Kabupaten Jombang juga lebih membutuhkan perhatian. Daripada APBD digunakan untuk pengadaan mobil lebih baik dialihkan untuk hal lain yang lebih penting,” imbuhnya.
Pihaknya berharap agar anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten Jombang, lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. “Masih banyak rakyat yang butuh bantuan pemerintah, anggota dewan seharusnya lebih bisa mendengar jeritan rakyat,”imbuhnya.
Seperti diketahui, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Jombang, meminta 50 mobdin baru ke jajaran eksekutif Pemkab Jombang. Alasan permintaan ini guna menunjang kinerja 50 anggota legislatif yang diduduk di gedung rakyat tersebut.
Selain itu alasan permintaan mobil dinas ini mengacu kepada UU Pemerintahan Daerah yang baru, yakni jabatan DPRD setara pejabat eselon II. Para anggota dewan tersebut menilai layak mendapat fasilitas mobil dinas seperti pejabat eselon II, yakni salah satu di antaranya mobil dinas.
Namun permintaan itu sempat dicoret kalangan eksekutif meski kabarnya sudah melalui pembahasan di komisioner antara Banggar dan Tim Pengelolaan Anggaran Daerah. [rur]
