Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko ketika memberikan sambutan dalam forum konsultasi publik
Lumajang, Bhirawa
Pemkab Lumajang tetap menggunakan prinsip money follow programe dalam penyusunan pelaknsanaan rencana pembangunan. Dengan masih digunakannya prinsip ini, diharapkan rencana program kegiatan pembangunan dapat semakin aspiratif transparan dan akuntabel,yang didasarkan atas hasil akomodir kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappekab Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko pada giat Forum Konsultasi Publik (FKP) Serap Aspirasi Usulan Masyarakat Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Nararya Kirana Lantai 3 Kantor Bupati Lumajang, Kamis (1/3).
Pada kegiatan yang dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan tersebut dikatakan bahwa fokus pembangunan tahun 2019 nanti rencananya akan diarahkan pada beberapa sektor pembangunan yang merupakan akala prioritas, diantaranya, sektor kesehatan, pendidikan, dan daya saing daerah.
Akan tetapi menurut Nugroho, tata kelola pada perencanaan pembangunan tersebut rencananya akan mengunakan perencanaan secara menyeluruh atau holistik, terintegrasi dan ada skala prioritas.
” Kita tetap menggunakan perencanaan pembangunan yang bersifat holistic-tematik, intergratif dan special, serta menerapkan kebijakan angggaran belanja berdasarkan prinsip money follow program,”ujarnya.
Sementara itu menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang, Agus Widarto dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan FKP (Forum Konsultasi Publik) yaitu sarana Serap Aspirasi Usulan Masyarakat yang mengangkat tema pembangunan tahun 2019 Pemkab Lumajang dengan percepatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dapat terealisir dengan baik.
“Tahun 2018 ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang aspiratif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2019, dapat dicermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang masih di bawah rata – rata Kabupaten / Kota se – Jawa Timur.
Selain itu, menurut Agus, banyak hal yang harus menjadi prioritas,diantaranya perlunya peningkatan mutu pelayanan pendidikan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, daya saing daerah masih rendah, pengembangan potensi wisata yang masih perlu dioptimalkan, ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai, efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dan implementasi E – Government belum optimal.
“Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif, efisien dan efektif serta bijaksana dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya”, pungkasnya.(Dwi)
