Kanan kkiri Filep Wamafma Daulay dan Siti Zuhro.
Jakarta, Bhirawa.
Anggota MPR RI dari kelompok DPD asal Papua Barat Dr Filep Wamafma menyatakan : dalam membangun Indonesia seutuhnya, termasuk Papua yang dibutuhkan utamanya adalah komitmen dalam mengelola Indonesia. Komitmen itu setidaknya bisa tergambar dalampraktek politik yang tidak melulu praktis soal konsesi kekuasaan untuk Parpol. Konsesi kewenangan dalam perspektif membangun bangsa , mestinya bisa merepresentasi Indonesia secara lebih luas dan nyata. Karena sebenarnya politik lokal di daerah bagi Indonesia yang luas ini, sangat berpengaruh pada politik nasional.
“Karena nya, penting bagi negara untuk menerapkan politik Kebangsaan yang betul- betul merepresentasi Indonesia, sebagai bangsa yang kaya ber-wilayah luas, dengan segala histori di setiap daerah. Agar politik Kebangsaan bisa di implementasi betul secara nasional, pusat hingga daerah,” tutur Filep dalam dialog 4 Pilar MPR, Jumat sore (25/10). Nara sumber lainnya, sekretaris fraksi PAN MPR Saleh Partaonan Daulay dan peneliti LIPI Prof Siti Zuhro.
Dr Filep lebih jauh berujar, sampai saat ini MPR sebagai rumah bersama masih belum maksimal dalam melaksanakan kewenangan kewenangan yang dimilikinya. Dalam memperjuangkan kepentingan warga negara, dalam membangun rasa kepercayaan dan rasa Kebangsaan sesama anak bangsa, masih lemah.
“Ketika negara ingin menerapkan politik Kebangsaan, tidak hanya sebatas konsep kurikulum, tidak hanya sebatas 4 Pilar. Tetapi bagaimana para pemegang kekuasaan dalam melaksanakan itu, dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan,” tambah Filep Wamafma
Disebutkan Filep, sesungguhnya Roh yang saya maksud dalam efektivitas pengaruh politik nasional terhadap politik lokal. Hal ini perlu dilakukan jika pemerintah hanya menge depankan politik praktisnya. Sistem politik nasional, tentu akan berpengaruh terhadap eksistensi politik lokal.
Saleh P Daulay menyebutkan, politik Kebangsaan target dan sasarannya telah memperkuat kohesivitas sosial dan persatuan nasional. politik Kebangsaan pasti mengutama kan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok. Jadi kalau ada Parpol yang masih mengutamakan Partai nya, atau kelompoknya, berarti parpol ini masuk politik kekuasaan. MPR RI saat ini sudah mengarah ke politik Kebangsaan bukan politik kekuasaan lagi.
“Dengan 10 pimpinan MPR sekarang ini, berarti masing masing Parpol dan kelompok DPD ikut di dalam politik Kebangsaan,” tandas Daulay. [Ira]
