Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Kebijakan pemerintah pusat untuk mengepras dana perimbangan Jatim yang hampir mencapai Rp700 miliar rupanya berbuntut panjang. Bahkan, Gubernur Jatim Soekarwo menyebut, jika pemotongan itu akan menyebabkan anggaran provinsi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi defisit hampir mencapai Rp1 triliun.
Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu memprediksi defisit itu akan lebih dari Rp 700 miliar. “Mungkin sekitar Rp 747 miliar,”ucapnya seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/5).
Perkiraan itu berdasarkan besarnya anggaran yang dipotong dari dana perimbangan, yaitu mencapai Rp 747 miliar. Soekarwo melanjutkan akibat dari hal itu sejumlah program kesejahteraan masyarakat pun terancam tidak terlaksana. “Kalau sudah seperti itu, maka yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya angka kemiskinan di Jatim,”imbuhnya.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu, pria asal Madiun ini menyatakan akan melakukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Salah satunya dengan menjadikan sejumlah program menjadi proyek multiyears. Khususnya program-program yang berkaitan dengan pembangunan fisik, dan memakan anggaran yang cukup besar.
Dengan cara itu, politisi Partai Demokrat itu berharap masalah itu bisa diatasi. “Ya minimal kita bisa mengurangi jumlah program yang terancam tidak jalan karena tidak adanya anggaran,”tutur Soekarwo.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim Kodrat Sunyoto justru memperkirakan defisit itu akan lebih dari Rp 1 triliun. “Karena terdapat beberapa vartiabel yang mempengaruihnya, misalnya kebijakan pemerintah pusat yang tidak menentu, dan lainnya,”jelas Kodrat.
Oleh karena itu, Kodrat meminta kepada Pemprov Jatim untuk segera melakukan koordinasi dengan semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, hingga pemkab/pemkot, maupun DPRD. “Saya juga memahami jika kebijakan itu diambil oleh pusat, dan Pemprov Jatim tidak bisa berbuat banyak, tapi hal itu setidaknya untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul,”tandas pria asal Lamongan itu. [cty]
