Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengukir prestasi di masa kepemimpinan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo. Kali ini, pemprov meraih penghargaan Anugerah ‘Dana Rakça’ dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) kepada Pakde Karwo di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (6/12).
Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengukir prestasi di masa kepemimpinan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo. Kali ini, pemprov meraih penghargaan Anugerah ‘Dana Rakça’ dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) kepada Pakde Karwo di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (6/12).
Bukan hanya tingkat provinsi, Jatim juga mendominasi penghargaan untuk tingkat kabupaten/ kota. Untuk tingkat kabupaten diraih Kabupaten Banyuwangi dan Mojokerto. Sedangkan untuk kota diraih Kota Surabaya dan Kota Batu, dengan nama penghargaan dari Menteri Keuangan, yaitu Dhanapala.
Penerimaan penghargaan oleh Pemprov Jatim tersebut karena pemprov dinilai memenuhi berbagai kriteria utama penerima Dana Rakca Award. Diantaranya pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Hasil dan capaian tersebut juga menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) 2017, yang didasarkan pada kinerja keuangan daerah, melalui pendekatan yang mengedepankan tiga indicator. Yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan. Bagi daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD bisa tepat waktu, pemerintah juga memberikan alokasi DID minimum sebesar Rp7,5 miliar per daerah.
Saat menyerahkan penghargaan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jatim menjadi juara 1 sekaligus berhak atas pin emas. Juara 2 diraih Provinsi Jawa Barat, dan juara 3 direbut Sumatera Selatan.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku sangat surprise dengan diberikannya anugerah Dana Rakca Award 2017 oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Jatim. Keberhasilan ini menegaskan, bahwa pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil menjadi satu tim yang terintegrasi dengan gerak team work yang sangat bagus dan solid.
Sebab, untuk mendapatkan anugerah Dana Rakca Award, syaratnya sangat sulit dan berat. Harus memenuhi kriteria dua utama, yakni ketepatan waktu dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD, dan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, penerima Rakca Award, kata Pakde Karwo juga harus mampu mencapai tiga indikator penting kriteria kinerja daerah yang ditetapkan sangat tinggi. Yaitu, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Lalu indikator penyelenggaraan pelayanan publik. Serta indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Pakde Karwo, lima indikator semuanya sangat penting. Namun yang dinilai menarik adalah kinerja daerah, yakni indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. “Jadi fiskalnnya harus sehat. Artinya, antara penerimaan kas dan belanja dengan RPJMD sambung penuh,” ujarnya, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Dr Ir Jumadi MT.
Pakde Karwo menyebut, Dana Rakca Award Gold yang diterimanya tak lepas dari dukungan staf terhadap program yang disusun dan direalisasikan di lapangan. Meski 50 persen keberhasilan ditentukan oleh leader. Namun, lanjut Pakde, leader itu berjenjang. Bukan hanya Gubernur, tapi ada juga struktur lain yang lebih penting di aparatur sipil negara (ASN) yang dipimpin Sekdaprov.
Gubernur memang harus tahu persis secara detail. Tapi tahu betul pun belum tentu jalan. Karena Dukungan ASN ini penting mengajak visi yang sama. “Nah, Jawa Timur itu kompaknya di situ,” tandasnya. Agar anugerah Dana Rakca Award Gold tersebut terus bisa dipertahankan, pihaknya berharap terus dilakukan sinergi antara ASN dengan DPRD. Harus kompak dan tahu apa yang dilakukan.
“Jangan hanya leader mendorong memberi perintah dan gerakan, tapi tidak tahu kompas dan arahnya,” imbuhnya, mengingatkan. Hal terpenting lainnya, penghargaan ini, kata Pakde Karwo menegaskan bahwa apa yang dilakukan Jawa Timur selama ini sudah on the track dan exellent. Karena dari lima indikator, semua paling baik dan seimbang. “Jadi, kita number one semua,” tegasnya.
Anugerah Dana Rakca Tahun 2017 diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.
Melalui Dana Rakca Award diharapkan dapat mendorong daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam membangun daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2018
Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Menteri dan Gubernur. DIPA menjadi dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakna, proses percepatan administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai. Hal ini bermakna pemerintah menginginkan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Volume belanja negara dalam APBN tahun 2018 mencapai Rp2.207,7 triliun. Nominal tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementrian/lembaga(K/L) sebesar Rp874,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp 607,1 triliun.
Nominal tersebut diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur , dan memacu sektor unggulan. Kemudian untuk perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Selanjutnya, belanja APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, dan menciptakan kesempatan kerja. Kemudian untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga meminta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN. Sehingga orientasinya adalah hasil bukan orientasinya prosedur.
“Saat ulang tahun Hari Guru Nasional kemarin di Bekasi saya mendapatkan keluhan. Para guru mengeluhkan rumitnya prosedur tunjangan, administrasi atau prosedur kenaikan pangkat, prosedur mengenai sertifikasi, prosedur mengenai guru swasta,” ucapnya.
Akibatnya, kata Jokowi, para guru tidak konsentrasi untuk proses belajar mengajar karena tenaga mereka sudah habis untuk urusan tersebut. “Beliau-beliau menyampaikan, pak kita ini jadi tidak konsentrasi urusan belajar mengajar tapi justru habis tenaga kita untuk ngurusi administrasi, prosedur yang tadi saya sampaikan,” tuturnya. [iib.rif]
