Oleh :
Agus Samiadji
Wartawan Senior di Surabaya
Peringatan hari Pancasila Sakti pada tanggal 1 Oktober kita harus introspeksi diri, bahwa beruntung pendahulu kita telah berhasil menetapkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Pancasila, adalah alat pemersatu keragaman bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya, karena terlepas dari dinamika ideologi dunia. Bahkan Pancasila juga masih relevan sebagai sumber ideologi bangsa, untuk kesatuan dan persatuan bangsa dimanapun.
Pancasila, selain untuk kemakmuran dan keadilan bagi bangsa Indonesia, juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri sekitar 1.700 pulau, 1.200 suku, 600 bahasa. Ideologi Pancasila, juga bisa diterima oleh bermacam-macam agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, bisa hidup berdampingan secara damai. Sebagai contoh pada saat Perayaan Natal, yang menjaga keamanan selain dari Polri, juga ada Pemuda GP Ansor. Karena itu, ideologi Pancasila sebenarnya juga bisa diterapkan di negara lain di dunia. Sekalipun ideologi Pancasila merupakan ideologi terbaik, namun masih ada gesekan yang dilakukan oleh oknum yang belum memahami tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga terjadi radikalisme. Padahal radikalisme tersebut telah dilarang di luar negeri maupun negara Islam. Karena itu, saya setuju kalau Pancasila diajarkan di sekolah, pondok pesantren maupun di perguruan tinggi agar Pancasila bisa mengakar dan dilakukan di kehidupan sehari-hari.
Memang harus diakui, sekalipun NKRI sudah berumur 72 tahun, namun banyak yang harus dihadapi diantaranya adalah kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, pemerintah melakukan perbaikan dengan berbagai proyek untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, kita harus optimis perbaikan ekonomi akan berhasil.
Sayang sekali, walaupun negara kita adalah berideologi Pancasila, namun kehidupan perekonomian tak dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, masih terjadi kesenjangan sosial yang semakin lebar. Pemerintah harus membuat terobosan kebijakan untuk mendekonstruksi rumusan ekonomi yang bernafaskan Pancasila.
Karena sangat pentingnya peranan Pancasila, maka Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden dalam Pembinaan Ideologi Negara, dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017, yang diundangkan pada 23 Mei 2017. Unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Lembaga ini nonstruktural langsung bertanggungjawab kepada Presiden.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tersebut, terdiri atas 9 bab dan 41 pasal dalam pasal 13 menyebutkan bahwa Lembaga Pembinaan Pancasila (UKP-PIP) tersebut mempunyai tugas membantu presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi melakukan pembinaan secara menyeluruh dan terus menerus.
Juru bicara Presiden Johan Budi menyatakan UKP-PIP tersebut akan lebih mengutamakan kajian yang menggali kembali nilai-nilai Pancasila. Kajian-kajian tersebut akan disiapkan dalam metode yang lebih kekinian dan tidak sama dengan Penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dahulu.
Karena itu, Lembaga (UKP-PIP) tersebut terdiri dari Pengarah dan Pelaksana Tim. Pengarah terdiri dari tokoh agama, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dilengkapi dengan akademisi. Sedangkan susunan pelaksana terdiri dari Ketua dan 3 deputi.
Menurut hemat penulis, yang penting adalah para pemimpin negara dan pejabat agar memberikan contoh yang baik dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk bidang sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sampai sekarang masih banyak kemiskinan, ketimpangan dari yang kaya dan si miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional per Maret 2017, terdapat jumlah kemiskinan di Indonesia sekitar 22,77 juta jiwa. Maka tugas pemerintah dan pejabat publik yang terdiri dari wakil rakyat di DPR RI, DPRD serta Gubernur, Bupati dan Walikota agar berhasil mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Karena wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan janjinya untuk mensejahterahkan rakyat. Apalagi Indonesia telah menandatangani program Pembangunan yang berkelanjutan oleh 193 negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menurunkan angka kemiskinan sampai 0%.
Kalau sekarang di Indonesia terdapat 22,77 juta jiwa, maka setiap tahun harus bisa menurunkan penduduk miskin 2,7 juta jiwa. Namun sampai sekarang setiap tahun baru bisa menurunkan angka kemiskinan kurang dari 1 juta jiwa. Karena hal tersebut, tugas pemerintah mari kita dukung dengan berbagai pembangunan bidang industri, infrastruktur, dan segala proyek agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.
Ekonomi Pancasila
Untuk berhasilnya mengentas kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan adalah masalah pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan perekonomian berasaskan Pancasila. Karena sistem ekonomi saat ini terlihat jauh dari nilai -nilai Pancasila sehingga berujung dengan ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi. Namun, kita beruntung, setiap tahun masih bisa menurunkan kemiskinan walaupun tidak besar.
Mulai sekarang kita harus melakukan terobosan kebijakan untuk mendekonstruksi rumusan ekonomi bernafaskan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai strategi pembangunan ekonomi sosial. Perbankan sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional agar berpihak terhadap pengusaha kecil dan menengah. Namun nyatanya perbankan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti BRI yang seharusnya mendukung usaha kecil dan menengah serta koperasi, tetapi Bank BRI banyak membantu pengusaha besar, karena mencari laba besar. Demikian pula Bank Mandiri yang terdiri dari gabungan 4 Bank BUMN kini banyak membantu pengusaha besar dan berbagai cara dengan mencari untung besar. Saya minta agar Bank BNI 46 yang merupakan bank perjuangan jangan dimerger atau digabung agar bisa eksis dengan tugasnya membantu pembangunan bangsa Indonesia.
Saya salut kepada Gubernur Jawa Timur DR. Sukarwo yang menginstruksikan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim harus tetap membantu kredit kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi di Jawa Timur. Selain hal tersebut, proyek pembangunan agar dikerjakan oleh pengusaha Jawa Timur dan mempunyai rekening di Bank BPD Jatim. Dalam peringatan Hari Koperasi Jawa Timur yang dipusatkan di Kabupaten Tulungagung, Gubernur Jatim Pakde Karwo menyatakan dengan tegas agar perbankan di Jawa Timur membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Karena itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim ditingkatkan perannya menjadi Bank Umum dengan nama Bank UMKM Jawa Timur, yang kini berhasil membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi di Jatim.
Selain itu, Bank UMKM Jatim juga membantu kredit TKI dan TKW yang pertama di Indonesia TKI/TKW bisa menjadi pengusaha. Agar pengusaha kecil dan menengah dari purna TKI/TKW bisa besar dan berkembang maka dibuatkan kelompok menjadi Koperasi Purna TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Sekarang sudah sekitar 1200 purna TKI yang dibantu kredit bank UMKM Jawa Timur dengan kredit senilai Rp 1 miliar lebih.
Semoga Ekonomi Pancasila berkembang.
——– 000 ———
