PD Pinang Ahmad Dani Maju Pilwali Surabaya

Pemprov Jatim, Bhirawa
Musisi top tanah air Ahmad Dhani yang akhir-akhir ini santer disebut bakal dicalonkan sebagai salah satu kontestan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya, tiba-tiba muncul di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/6).
Tak pelak, kemunculan ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan wartawan jika Ahmad Dhani bakal dicalonkan Partai Demokrat Jatim mengingat Gubernur jatim adalah ketua DPD partai democrat Jatim.
Namun spekulasi ini langsung ditepis pentolan grup band Dewa ini.  Menurut Ahmad Dani, kemunculannya di Gedung Grahadi tidak ada kaitannya dengan suasana politik di Jatim khususnya Kota Surabaya.
“Saya datang ke sini (Gedung Grahadi), karena ajakan untuk menghadiri pelantikan Direksi Bank Jatim dan Bank UMKM. Tidak ada unsur politiknya,” katanya.
Ditanya apakah sudah ada partai politik yang meminangnya ?, mantan suami Maia Estianti yang asli Arek Suroboyo ini mengaku, sudah banyak partai yang memintanya maju Pilwali Surabaya. Bahkan tak hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tapi juga semua partai politik yang tergabung dalam KMP (Koalisi Merah Putih).
“Saya sudah diajak maju sama Pak Sutadi (Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya). Bahkan Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) juga sudah meinta saya maju. Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar juga sudah mengajak. Pokoknya KMP Plus sudah menghubungi saya, tapi saya tidak mau,” tegasnya.
Apa Pakde Karwo sudah meminta ?. “Nah yang itu belum. Pakde Karwo belum meminta saya. Mungkin nanti mau minta,” kata Ahmad Dhani, yang langsung disambut tawa Pakde Karwo, yang kebetulan berada disebelahnya.
Ahmad Dhani menjelaskan, alasan menolak pinangan para partai untuk maju Pilwali Surabaya, karena merasa masih dibutuhkan KMP di pusat. “Hingga kini saya masih dibutuhkan pusat sebagai penggembira,” katanya sambil tertawa.
Dia memastikan, jika suatu saat nanti dirinya maju Pilwali Surabaya, pasti akan mengumumkannya kepada rekan-rekan wartawan. “Kalau mau maju pasti ngomong. Tapi untuk saat ini masih belum. Termasuk nanti dukung siapa, juga masih belum ada keputusan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo, ketika ditanya seputar Pilwali Surabaya masih tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau berkomentar banyak. “Soal pilkada silahkan tanya selain Surabaya. Kalau Mas Dhani bilang dia masih dibutuhkan pusat, kalau saya bilang dia masih dibutuhkan di bawah pusat,” kata singkat.
Koalisi di Tangan DPP
Keputusan PDIP untuk melakukan koalisi atau tidak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 berada di tangan DPP PDIP. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwiyono, Selasa (9/6) mengungkapkan, keputusan yang strategis dan konstitusional tersebut tidak bisa dilanggar. Apalagi kota Surabaya masuk wilayah spesifik, artinya daerah basis dan memiliki kesejarahan kuat. Untuk itu, dalam kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu, selain bertekad mengusung calon sendiri, pihaknya dituntut wajib menang.
“Surabaya sudah 15 tahun di bawah PDIP, sejak pilkada langsung 2005 hingga 2010 kita menang. Di legislative, pada pemilu 2004 dan 2009 memang suaranya turun, tapi 2014 perolehannnya naik signifikan,” ujarnya.
Pria yang akrab di sapa Awi tersebut menambahkan, untuk menentukan calon walikota dan wakilnya serta koalisi dengan parpol mana saja, DPP PDIP tentunya memiliki pertimbangan yang sangat teliti dengan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut.
“Kalau berkoalisi bisa menang atau tidak, kemudian kalau mencalonkan Si A, B kira-kira menang atau tidak,” katanya.
Wakil Ketua komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan ini  menegaskan kewenangan DPP PDIP mempunyai kewenangan langsung menentukan Cawali dan cawawali serta koalisi denga parpol manapun bukan wujud sentralistis partai. Hal itu menurutnya selaras dengan amanat undang – undang dimana pencalonan kepala daerah dan wakilnya disertai dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang bersangkutan. Di sisi lain, masing-masing partai politik mempunyai karakter yang berbeda.
“Setiap partai memiliki karakter masing-masing, dan ini bukan sentralistis,” tegasnya.
Namun demikian Politisi PDIP ini mengungkapkan, komunikasi politik dengan partai politik lainnya tetap berjalan. Meski pihaknya memahami kewenangan untuk menentukan koalisi dengan partai politik mana saja keputusannnya berada di DPP.
“Dengan Ketua DPC PDIP Surabaya maupun pengurus partai lain pasti ada proses komunikasi, tapi DPC PDIP (Surabaya) paham rule of the game (aturan main).Sehingga ketika masuk ranah DPP, pihaknya membatasi pembicaraan yang lebih detail,” jelas alumnus Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAIR.
Ia mengaku, hingga saat ini belum ada pembicaraan arah koalisi dengan partai politik lainnya. Kendati komunikasi politik telah dilakukan hampir dengan nsemua partai politik.
“Kalau koalisi (pembicaraan )belum pada tahap itu,. Hanya semacam diskursus (wacana),” terangnya. [iib.gat]