Dindik Jatim, Bhirawa
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan 38 kabupaten/kota di bawahnya bakal mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, hari ini (26/8). Mereka akan membicarakan berbagai karut marut yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 ini.
Kepala Dindik Jawa Timur (Jatim), Harun menyatakan, dalam pertemuan itu kadindik kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia akan hadir. Mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapat Kurikulum 2013, khususnya terkait pengadaan buku semester II. Jatim sendiri tak mau ketinggalan. Harun mengaku telah mengantongi usulan daerah untuk dibawa ke pusat.
“Kami akan meminta agar pengadaan dan pembayaran buku semester dua ini diserahkan Kemendikbud saja. Jadi kita terima jadi berupa buku,” kata Harun saat ditemui di kantornya, Senin (25/8).
Jika usulan tersebut diterima, Harun yakin pengadaan buku tidak seruwet pengadaan buku semester satu ini. Pengadaan semester satu ini dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tapi pemesanan dan pembayaran dilakukan sekolah. “Mata rantainya terlalu panjang dan tidak efisian kalau seperti sekarang,” katanya.
Seperti diketahui, buku siswa dan buku guru untuk semester I dibeli melalui BOS ditambahkan Bantuan Sosial (Bansos) buku. Pemesanannya dan pembayaran dilakukan sekolah kepada percetakan yang memenangkan tender pengadaan buku Kurikulum 2013. Sedangkan, penyediaan buku semester II dibeli rencananya akan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK). Karena khawatir pengadaan dan distribusi buku semester II tak berjalan lancar seperti halnya semester I. Jatim pun mengusulkan semuanya dilakukan terpusat.
“Ini seperti saat pengadaan buku Kurikulum 2013 tahun lalu. Sekolah tinggal menerima kiriman buku, tanpa melakukan pemesanan dan pembayaran,” ujar Alumnus Lemhanas 2008 ini.
Apakah usulan ini memungkinkan, sebab dana DAK sudah ada di daerah? Harun mengaku ini bisa saja dilakukan. Tinggal bagaimana Kemendikbud memberikan petunjuk baru. Ini kasusnya sama dengan dana bansos yang saat ini sudah sampai di sekolah, tapi bukunya tak kunjung dikirim. “Kalau sampai habis semester satu dan bukunya belum dikirim, uangnya nanti bagaimana. Ini harus dibicarakan bersama-sama,” tutur dia.
Selain pengadaan buku, pertemuan itu akan membahas percepatan distribusi buku semester pertama yang hingga kini belum juga tuntas. Apalagi, muncul kekhawatiran dari beberapa daerah di Jatim yang belum menerima buku semester I, memfotokopi buku Kurikulum 2013 terus bisa menguras Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau fotokopi buku Kurikulum 2013 tema pertama yang belum tiba dapat pakai BOS. Ini ada surat edarannya dari kementerian. Sedangkan, buku tema II yang dimulai September nanti, jika belum tiba, belum ada ketentuannya pakai dana apa,” ujarnya.
Meskipun demikian, Harun mengaku tidak setuju bila fotokopi buku tema II menggunakan dana BOS kembali. Sebab, benar kekhawatiran daerah, BOS bisa ludes untuk fotokopi. Sedangkan kebutuhan operasional sekolah tidak hanya untuk fotokopi. “Kita ingin secepatnya ada titik temu. Jangan sampai pakai dana BOS lagi. Dana dekonsentrasi pun jelas penggunaannnya, hanya untuk semester I,” tandasnya.
Harun juga menegaskan, bansos buku yang sudah disalurkan melalui Dindik Jatim itu peruntukannya hanya untuk pembelian buku. Dengan demikian, sekolah diwanti-wanti untuk tidak sekali-kali menggunakannya membiayai fotokopi buku. “Jangan sampai karena bukunya telat, kemudian dananya dipakai untuk fotokopi buku,” tegas Harun. [tam]
Keterangan Foto : Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Dr Harun.
