Bambang Haryo
Surabaya, bhirawa
Komisi V DPR RI minta pemerintah mengevaluasi pemberlakuan libur panjang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mengingat libur panjang tidak mampu menghapus antrian panjang atau kemacetan di jalan tol, tapi semakin memperburuk perekonomian di Indonesia.
“Kita tahu dengan libur panjang ini mempengaruhi distribusi bahan makanam yang akan dibawa sejumlah wilayah di Indonesia akibat adanya batasan waktu untuk truk besar yang mengangkut bahan makanan menjelang lebaran. Akibatnya harga-harga dikhawatirkan akan naik dalam kondisi ekonomi regional yang belum stabil seperti saat ini,” tegas Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, Kamis (21/6).
Ditambahkannya, jika kemacetan dan antrian panjang terjadi akibat truk-truk besar mengantri panjang di wilayah selatan sehingga berdampak kemana-mana. Dan seharusnya masalah ini diselesaikan, bukan memperpanjang liburan lebarannya.
Disamping itu, politikus asal Partai Gerindra ini minta Kementrian Penberdayaan Manusia dan Budaya yang dipimpin Puan Maharani dan Kementrian PUPR menunjukkan egonya tanpa mendengar masukan dari Kementrian lain. “Ini yang saya sesalkan. Sebelum membuat kebijakan tersebut seharusnya semuanya dikoordinasikan dulu dengan kementrian lain sehingga tidak membuat pereknomian kita terpuruk,”tegasnya.
Karena dengan kebijakan ini banyak dunia usaha berteriak. Pasalnya, dunia perdagangan khususnya sangat dirugikan mengingat banyak barang yang seharusnya dapat didistribusikan secepatnya terpaksa mandeg di gudang . Tentunya ini menghambat perekonomian yang tentunya masyarakat dirugikan akibat harga-harga naik akibat supply dan demand tidak stabil.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun sependapat dengan keinginan Komisi V DPR RI terkait panjangnya libur menjelang lebaran untuk dievaluasi kembali. Namun dengan catatan untuk truk yang mendistribusikan sembako harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan yang lain.
“Seperti halnya truk BBM mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk tetap beroperasional meski libur lebaran. Begitupula dengan truk yang membawa sembako seharusnya diberlakukan sama dengan truk BBM,”tegas politisi asal PAN ini.
Dengan begitu sembako yang dibutuhkan untuk masyarakat dapat tetap didistribusikan sehingga tidak mempengaruhi supply and demand. Dan yang paling penting tidak mempengaruhi perekonomian di Indonesia yang saat ini tengah berada di kondisi yang memprihatinkan.
“Memang pemerintah harus mengkaji ulang persoalan ini. Jangan sampai semua dirugikan. Baik dunia usaha maupun masyarakat yang terimbas dengan naiknya harga sembako yang sangat dibutuhkan pasca lebaran,”papar Agus dengan mimik serius.
Tidak sampai disitu saja, pemerintah juga harus mengevaluasi beberapa kendaraan berat yang ikut mendistribusikan kebutuhan vital, sehingga tidak menganggu perekonomian regional. Karena semua tahu pasca lebaran, kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Dimana ada tradisi makan bareng hingga dilanjutkan lebaran kupat, sehingga masyarakat membutuhkan sejumlah bahan pokok yang dibutuhkan. [cty]
