Jakarta, Bhirawa
Survei International Foundation for Electoral System (IFES) bersama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan politik uang lebih marak pada pemilu 2014 dibandingkan tahun 2009.
“Sejumlah 34 persen responden menilai bahwa politik uang lebih marak pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2009 dan hanya 10 persen saja yang menyatakan bahwa politik uang pada 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu sebelumnya,” ujar Direktur Penelitian IFES, Rakesh Sharma dalam paparan hasil survei di Jakarta, Rabu (25/6) kemarin.
Sementara, lanjutnya, sebanyak 26 persen responden percaya bahwa politik uang pada 2014 sama dengan 2009. Sedangkan 30 persen responden lainnya tidak mempunyai pendapat atas hal tersebut.
“Saat ditanya keterlibatan responden dalam praktik politik uang, seringkali mereka enggan mengakui terlibat dalam politik uang. Sebanyak 15 persen responden melaporkan bahwa mereka pernah ditawari uang untuk ditukar dengan suara yang diberikan dan 5 persen saja menyatakan bahwa mereka kenal orang yang pernah ditawari uang,” kata dia. Kemudian, ia menguataraka, sebanyak 29 persen responden menyebutkan banyak caleg yang tidak menggunakan politik uang melainkan dengan membantu pembangunan berbagai macam fasilitas atau membayarkan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan menjelang pemilu legislatif lalu.
82 Persen Masyarakat Puas terhadap Pileg
Hasil survey juga menyatakan sebanyak 82 persen masyarakat Indonesia puas terhadap semua proses pemungutan suara dan prosedur yang berlaku dalam pemilu legislatif.
“Sebanyak 88 persen dari mereka juga mengatakan baha Pileg sudah berlangsung baik dan 80 persen menilai bahwa pemilu sudah berlangsung jujur dan adil,” ujar Rakesh lagi.
Menurut dia, ketika diminta untuk membandingkan penyelenggaraan Pileg 2014 dengan Pileg 2009, sebanyak 31 persen masyarakat mengatakan bahwa pemilu 2014 lebih baik penyelenggaraannya dibanding pemilu 2009.
“Sebanyak 52 persen menilai bahwa level penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2009 sama saja. Hanya 12 persen saja yang menyebutkan bahwa pemilu 2014 tidak diselenggarakan dengan baik,” ujar dia. Selain itu, lanjutnya, dalam survei, sebanyak 44 persen pemilih menyebutkan bahwa petugas TPS tidak memeriksa KTP mereka pada saat mendaftar sebagai pemilih dan 75 persen menyebutkan bahwa jari mereka tidak dibersihkan dari sisa tinta sebelum mencoblos surat suara,” kata dia.
Ia mengatakan jawaban yang muncul dari pertanyaan tersebut menandakan bahwa perlunya perhatian untuk memberikan pelatihan yang efektif pada para petugas KPPS sehingga mereka mengikuti prosedur pemilihan yang berlaku.
Dalam survei ini juga ditambahkan sample responden di beberapa daerah (Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat). Data dalam laporan ini sudah dibobotkan sehingga bisa mewakili pendapat masyarakat Indonesia. Tingkat kesalahan dari survei ini sebesar 2,3 persen. [ant. ira]
