![Kabag Humas dan Protokol Machmudi Ali ketika mendapat penjelasan dari pengelola BLK Lombok Timur, Achmad Masfu Senin (14/4) kemarin. [achmad suprayogi/bhirawa]](http://harianbhirawa.co.id/wp-content/uploads/2014/04/15-foto-PKK-Sidoarjo-Ali-2.jpg)
Kabag Humas dan Protokol Machmudi Ali ketika mendapat penjelasan dari pengelola BLK Lombok Timur, Achmad Masfu Senin (14/4) kemarin. [achmad suprayogi/bhirawa]
Untuk mencari proses kemudahan dalam mewujudkan BLK (Balai Latihan Kerja) dengan standar internasional. Pemkab Sidoarjo melakukan studi banding tentang BLK ke Kab Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengingat proses program BLK Sidoarjo masih banyak kendala.
Setelah beberapa anggota dewan Sidoarjo studi banding pada Senin (18/3) lalu. Senin (14/4) kemarin giliran Bagian Humas dan Prortokol Pemkab Sidoarjo bersama awak media yang bertugas di wilayah Sidoarjo juga melakukan studi banding ke Kab Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Rombongan sekitar 60 orang yang dipimpin Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, Machmudi Ali SH diterima langsung oleh Asisten Administrasi Pemerintahanm Lalu Suanda, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sudirman dan beberapa jajaran SKPD terkait.
Dalam kunjungannya Machmudi Ali menjelaskan, Pemkab Sidoarjo ingin mengetahui proses awal terwujudnya BLK di Kab Lombok Timur bisa berjalan dengan baik.
Menurut Asisten, Lalu Suanda prosesnya sama, pihak Pemkab menyediakan lahan sekitar 15 hektar. Setelah surat-suratnya lengkap terus kita hibahkan ke pusat dengan persyaratan persetujuan dewan. ”Dari situlah akhirnya BLK ini bisa terbangun,” katanya.
Kini kondisi BLK sudah dibangun sekitar tujuh gedung. Diantaranya gedung pertemuan maupun beberapa ruang pelatihan. Dari jumlah gedung yang sudah terbangun baru menghabiskan dana sekitar Rp70 M atau 30%.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sudirman menambahkan, BLK ini menjadi harta karun bagi Pemkab Lombok Timur. Menurutnya di Lombok Timur merupakan pengiriman TKI ke luar negeri terbesar di Indonesia. Akibat dari kecilnya lapangan pekerjaan. Jumlah perusahaan sekitar 600 unit usaha, dengan kekuatan menyerap tenaga kerja berkisar lima sampai 10 orang saja per unit usaha atau per perusahaan. ”Sedang kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja banyak orang hanya pada masa tanam hingga panen tembakau, itupun sifatnya musimam,” katanya
Jadi keberdaan BLK ini sangat menguntungkan. Kita bisa memproses atau membina para calon TKI sampai siap menjadi tenaga kerja yang profesional. Kalau di luar negeri banyak terjadi penyiksaan maupun penganiayaan, itu akibat kurang profesionalnya tenaga kerja yang dikirim. [ach]
