Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Sekda Dr. Budiwiyana, M.Si serta Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Saiful Hadi saat menyerahkan Kartu KISDA secara simbolik di depan Rumah Dinas Bupati. (Khoirul Huda/bhirawa)
(Warga Tak Tercover JKN KIS)
Tuban, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Tuban telah membuat program Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA) sebanyak kuota sebanyak 7.246 yang disiapkan untuk masyarakat kurang mampu serta yang belum tercover JKN KIS dari pemerinta pusat, yang mana saat ini kartu tersebut telah terealisasi 5.120 kartu.
“Kuota akan kami tambah dan validasi data penerima akan dilakukan setiap setahun sekali,” kata Sekretaris Daerah Dr. Budiwiyana, M.Si saat menghadiri acara pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kemitraan Pengobatan, Bagi Peserta Kurang Mampu atau Keluarga Miskin, di Gedung Korpri (07/02).
Lebih lanjut diterangkan, program KISDA ini mulai diterapkan pasca dihentikannya program layanan Surat Pengantar Miskin (SPM) terhitung mulai Januari 2017 ini. “KISDA, diperuntukan bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan KIS dari pemerintah pusat,” terang mantan Kepala Bappeda Pemkab Tuban ini.
Sekda juga berharap, Puskesmas bisa menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, Puskesmas diharuskan selalu koordinasi dengan Puskesmas lainnya serta OPD terkait demi terwujudnya kwalitas pelayanan kesehatan. “Ujung tombak terlaksananya program kesehatan dari pemerintah adalah Puskesmas, jadi antar OPD harus koordinasi,” pinta Sekda.
Pada sekesmpatan tersebut, Sekda juga mengingatkan petugas Puskesmas untuk tidak membedakan pemberlakuan pelayanan bagi masyarakat, selian karena pelayanan kesehatan harus bisa merata di seluruh desa dan kecamatan.
Di tempat terpisah, Bupati Tuban H. Fathul Huda saat dikonfirmasi meminta program (KISDA) harus benar-benar divalidasi, agar tepat sasaran. “Jangan sampai masyarakat miskin dirugikan dengan tidak adanya validasi data, jangan sampai juga KISDA tidak tepat sasaran,” kata Bupati Tuban usai memberikan kartu KISDA secara simbolik kepada salah seorang warga di rumah Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban (07/02).
Bupati juga menegaskan, Pemkab terus mendorong agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang harapkan. Untuk itu, ia meminta agar OPD terkait bekerja sangat serius dalam menangani masalah KISDA. Diketahui, program KISDA mulai diberlakukan di awal 2017, sebagai pengganti program layanan Surat Pengantar Miskin (SPM).
KISDA merupakan program unggulan tahun ini dari Dinas Kesehatan Tuban, yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P2A) Kabupaten Tuban. Pemkab menyiapkan dana sebesar Rp2 miliar, dengan kuota peserta sebanyak 7.246. [hud]
