foto ilustrasi
Melaksanakan ibadah haji, saat ini semakin nyaman, terasa lebih dihormati dan dilayani di Arab Saudi. Berbagai kemudahan diantaranya, hantaran jamaah menuju halte bus menggunakan mobil golf. Serta uang rupiah laku di Arab Saudi, sebagai alat pembayaran untuk seluruh jenis transaksi. Bisa digunakan untuk membeli makanan dan minuman, korma, sampai membeli jubah. Berlakunya IDR (Rupiah Indonesia) perlu diketahui jamaah calon haji (JCH) Indonesia.
Mata uang rupiah yang diakui masih terbatas pada lembaran uang Rp 50 ribu, dinilai 14 riyal. Sehingga tidak perlu repot menukar rupiah dengan riyal sebelum berangkat haji. Lebih baik mempergunakan waktu untuk memahami manasik, agar ibadah haji lebih berpotensi mabrur. Selain ke-ibadah-an, diperlukan pemahaman lokasi sekitar Makkah dan Madinah, agar tidak tersasar. Sebab realitanya, 70% jamaah haji Indonesia, baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Juga tidak mengerti bahasa Arab maupun bahasa Inggris.
Sejatinya, CJH berhak memperoleh layanan (akomodasi) VVIP, karena telah mengeluarkan biaya besar. Seluruh komponen pembiayaan ditakar dengan harga layanan VVIP. Namun selama bertahun-tahun, JCH Indonesia diperlakukan bagai wisatawan “kelas dua.” Andai pelayanan (oleh pemerintah) disesuaikan dengan nilai pembayaran, maka pelaksanaan ibadah haji semakin nyaman. Terutama jarak pemondokan tidak terlalu jauh dari masjidil Haram (di Makkah). JCH Malaysia, misalnya, memperoleh layanan terbaik di Arab Saudi.
BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang dibanderol tinggi, selalu menyisakan kelebihan sangat besar. Sampai akhir tahun 2016, sisa BPIH mencapai Rp 93 trilyun. Itupun sisa minimalis, karena dana haji biasa menjadi “bancakan” penyelenggara haji. Banyak pihak terlibat penyelenggaraan ibadah haji. Ada biro travel, ada lembaga bimbingan, sampai petugas Kementerian Agama di daerah (dan pusat). Seluruhnya memungut biaya.
JCH Indonesia selama ini dikenal sangat baik (mentaati aturan). Itu berdasar penilaian oleh WHUC (World Hajj and Umrah Convention). Pada tahun 2013, Indonesia memperoleh predikat “The Best Pilgrim.” Penilaian berdasar 15 kriteria. Survei online melibatkan 5000 organisasi penyelenggaraan haji dan umroh seluruh dunia. Diantara kriteria adalah, keramahan, kepatuhan terhadap peraturan, serta manajemen haji oleh pemerintah.
Jamaah haji Indonesia tahun (2017) ini mencapai 221 ribu orang. Bertambah 52 ribu orang dibanding tahun lalu. Ini niscaya bisa menyusutkan antrean ibadah haji. Namun keinginan melaksanakan ibadah haji harus tetap sabar dalam antrean sangat panjang, sampai 15 tahun. Ternyata tidak mengurangi keinginan berhaji. Toh, cukup sekali berhaji, sehingga ditunggu walau terlaksana pada kesenjaan usia.
Beberapa propinsi menerima tambahan kuota, setelah diperjuangkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat, atas permintaan gubernur. Jawa Tengah misalnya, memperoleh tambahan 5 ribu orang, sehingga bisa memberangkatkan 29 ribu JCH. Sedangkan Jawa Timur, pantasnya, bisa memperoleh kuota sampai 30 ribu JCH. Penambahan kuota haji sangat penting untuk memperpendek antrean haji.
Pelaksanaan ibadah haji tahun ini berdekatan dengan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, sekitar 80% JCH telah berada di Makkah. Disarankan, agar seluruh JCH Indonesia berdoa untuk kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus menandai “kemerdekaan” pelayanan ke-haji-an lebih baik. Pemerintah Arab Saudi, mulai tahun ini menambah layanan kereta super cepat dari Madinah ke padang Arofah.
Secara khusus, pemerintah seyogianya lebih seksama menjaga JCH pada saat ritual lempar jumroh. Kawasan jamarot merupakan lokasi paling rawan kecelakaan, sering merenggut korban jiwa. Pemerintah telah berpengalaman mengurus persiapan ibadah, lebih dari 60 tahun musim haji. Sepatutnya, pelayanan ibadah semakin membaik, profesional, dan halal (transparan).
——— 000 ———
