Foto: ilustrasi
Aturan Tak Ada dalam Juknis PPDB SMA
Dindik Jatim, Bhirawa
Pemberian tambahan poin bagi pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dalam zona memantik reaksi masyarakat. Sebagian mengakui kebijakan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini sebagai inovasi yang bagus. Namun banyak pula pihak yang memprotes kebijakan spontanitas ini.
Protes itu ditunjukkan baik dengan mendatangi kantor Dindik Jatim di Jalan Gentengkali 33 Surabaya maupun melalui akun media sosial Dindik Jatim. Bahkan akun pribadi Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman pun tak terhindar dari kemarahan netizen yang tidak setuju aturan tersebut diberlakukan.
Anggota Dewan Pendidikan Jatim Isa Anshori menuturkan, kebijakan terkait penambahan poin berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebab, aturan ini diberlakukan di tengah-tengah proses pelaksanaan PPDB berlangsung. Sementara payung hukum yang ada tidak mengatur adanya ketentuan tersebut. “Ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap hak anak,” tutur Isa dikonfirmasi, Selasa (20/6).
Ketentuan ini, lanjut Isa, semakin disayangkan lantaran penataan zonasi sekolah masih amburadul. Semisal di Surabaya, anak-anak di Kecamatan Tegalsari seharusnya lebih dekat dengan SMAN 6 dan SMA komplek. Kenyataannya, anak di wilayah itu justru mendapat jatah di wilayah yang cukup jauh. Seperti SMAN 15, SMAN 18, SMAN 21 dan SMAN 10 Surabaya. “Sistem zonasi ini tepat kalau pemerintah sudah menyediakan sekolah di tiap kecamatan,” tandasnya.
Wiji Saksono, salah satu wali murid mengatakan penambahan poin 12,5 bagi siswa yang memilih SMA di dalam zona adalah tidak adil. Hal ini bahkan cenderung curang. Terutama bagi siswa yang memiliki nilai UN tinggi dari luar zona dengan siswa yang memiliki nilai UN tidak terlalu tinggi tapi di dalam zona.
Wiji menuturkan, siswa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) agar integritas meningkat. Namun, tiba-tiba hasil kerja keras siswa seolah dirusak dengan tambahan poin. Tidak bisa dipungkiri, sekolah tertentu masih menjadi jujukan para siswa untuk mendaftar. Orangtua pun punya harapan yang sama agar anaknya bisa bersekolah di sekolah tertentu. Hal itu dirasa wajar karena berkaitan dengan masa depan siswa. Misalnya, ketika siswa hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. “Track record sekolah yang meloloskan siswa banyak diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNM PTN itu juga jadi pertimbangan kami para orangtua,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, penambahan poin itu merupakan adendum yang seandainya tidak diberlakukan juga tidak pengaruh. Sebab, PPDB jenjang SMA tetap akan memprioritaskan siswa dalam zona. Sementara adanya penambahan poin ini hanyalah untuk mempermudah sistem skoring. “Ada atau tidak adanya penambahan poin, siswa dalam zona tetap akan mempertimbangkan jarak rumah dengan sekolah,” ungkap Saiful.
Jika tidak dilakukan penambahan poin, lanjut dia, target pemenuhan pagu di setiap zona dikhawatirkan tidak akan terpenuhi.
Saiful yakin, pemberian prioritas terhadap siswa dekat sekolah tidak melanggar aturan yang ada. Sebab, dalam Permendikbud maupun Pergub tentang PPDB, sistem penerimaannya jelas menggunakan zonasi. “Kalau tidak menggunakan zonasi kapan pemerataan pendidikan dapat tercapai. Anak akan tetap berkumpul di satu sekolah favorit,” tutur dia.
Dengan adanya ketentuan ini, Saiful mengimbau agar siswa mempertimbangkan sekolah dalam zonanya. Hal itu akan lebih aman agar mereka bisa diterima di sekolah negeri. “Kita tidak akan membatalkan penambahan poin. Ketentuan itu akan jalan terus,” pungkas dia.
Sementara itu, Kepala SMAN 6 Surabaya Hari Sutanto mengatakan ketentuan tersebut saat ini telah disosialisasikan hingga tingkat sekolah. Pihaknya sepakat dengan adanya sistem zonasi tersebut lantaran memiliki tujuan yang baik. Yakni pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan kesan favorit pada sekolah tertentu. “Sampai saat ini belum ada komplain dari pihak orangtua. Karena memang jadwal pendaftarannya masih baru dimulai bulan depan,” tutur mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini. [tam]
