Sidoarjo, Bhirawa
Proses pendataan keluarga yang telah dilakukan Pemkab Sidoarjo hingga pertengahan Agustus 2014 ini diperkirakan sudah berjalan sekitar 60%. Pelaksanaan pendataannya dijadwalkan mulai 1 Juli, dan diperkirakan hingga 30 September sudah tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Kepala BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Drs Ec M Ali Imron MM ketika melakukan pendataan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH. MHum Kamis (14/8) kemarin mengatakan, kalau jumlah data keluarga untuk tahun 2013 sekitar 493.748 KK. Proses pendataannya sudah berjalan satu bulan setengah, hasilnya juga sudah sekitar 50% hingga 60%.
Baru kali ini kami bisa melakukan di keluarga Bupati dan Wakil Bupati, timnya juga kami bagi dua agar waktunya bisa lebih cepat, mengingat kegiatan Bupati dan Wakil Bupati juga sangat padat. ”Makanya kami baru bisa datang hari ini, karena menyesuaikan waktu yang tepat, dan menunggu kelonggaran Bupati,” jelas Ali Imron yang didampingi Kabid KB KS Henny Kristiani, Camat Sidoarjo Pudjo Seno dan kedua petugas pendata dari Kelurahan Magersari.
Petugas yang kami libatkan selain Kakel/Kades juga dibantu para RT dan RW juga para PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) sebanyak 353 petugas. Selain itu juga petugas Sub PPKBD sebanyak 3.672 petugas. ”Jadi waktu tiga bulan yang diberikan cukup untuk mendata keluarga Sidoarjo,” katanya.
Pendataan keluarga ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen program KB Nasional yang menyediakan data mikro keluarga. Ciri-ciri setiap keluarga dan anggota keluarga yang didata berkaitan dengan aspek Demografi, Keluarga Berencana (KB), dan Keluarga Sejahtera (KS). Caranya, dengan mengunjungi keluarga dari rumah ke rumah, oleh petugas atau pelaksana pengumpulan data.
Adapun tujuannya secara umum, untuk memperoleh data basis keluarga dan invidu anggota keluarga yang memberikan gambaran secara tepat, dan menyeluruh keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga. Misalnya tentang hasil-hasil pelaksanaan program KB Nasional, dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan, serta untuk kepentingan penetapan kebijaksanaan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pelaksana di semua tingkatan. ”Jadi program ini supaya mendapatkan data yang valid up to date, untuk menyusun kebijakan yang akan datang,” pungkas Ali Imron.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, yang didampingi istrinya Anni Matusa’diyah mengaku sangat senang adanya pendataan seperti ini. Gunanya sangat banyak sekali, diantaranya untuk mengetahui jumlah penambahaan penduduk. Termasuk untuk memantau mana warga yang jelas dengan warga yang tak mempunyai identitas. ”Dengan program ini bila ada penduduk yang tidak jelas bisa dipantau,” katanya. [ach]
Teks foto: Bupati Saiful Ilah bersama Istrinya saat memberikan keterangan kepada petugas pendataan. [achmad suprayogi/bhirawa]
