foto ilustrasi
Tuban Masuk Zona Merah
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan baik kepada masyarakat yang terkaver Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang belum terkaver. Hingga Bulan April ini, pemerintah pusat juga telah menambah sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 4,8 juta keluarga. 1,04 juta keluarga di antaranya dialokasikan untuk Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, bantuan akan segera dilakukan untuk proses distribusi. Pemprov telah berkordinasi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjalankan proses distribusi baik melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN.
“Mereka (Bank negara) sudah memiliki DTKS yang saat ini sudah berjalan maupun pada pengembangan berikutnya. Ini untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan yang diberikan bisa lebih mudah akuntabilitasnya karena Himbara yang selama ini dipercaya pemerintah pusat untuk mendistribusikan PKH maupun BPNT,” tutur Khofifah dalam konfrensi pers di Gedung Negara Grahadi, Rabu (8/4).
Selain bantuan sosial, Khofifah juga menjelaskan terkait kesiapan Pemprov Jatim dalam mengatasi kenaikan jumlah pasien covid-19. Pihaknya menyebut, saat ini RSUD dr Soetomo telah menambah kapasitas ruang isolasi sebanyak 20 bed sehingga menjadi 31 bed. “Ini sekaligus update bahwa seluruh kesiapsiagaan dan kewaspadaan diikuti dengan berbagai ikhtiar kuratif,” sambung Khofifah.
Khofifah mengaku, hingga saat ini masih ada beberapa rumah sakit (RS) yang sudah mengajukan sebagai rujukan tetapi akan diverifikasi kembali oleh tim karena yang dapat dijadikan sebagai RS rujukan setidaknya harus memiliki ruang isolasi, dokter paru, dokter anastesi dan dokter penyakit dalam. “Ini syarat untuk memberi layanan baik kepada pasien positif maupun PDP (Pasien Dalam Pemantauan),” ungkap Khofifah.
Hingga kemarin, Pemprov Jatim merilis jumlah konfirmasi positif bertambah dua orang. Keduanya berasal dari Kabupaten Tuban. Sehingga, penambahan ini sekaligus menambah zona merah di Jatim menjadi 24 kabupaten/kota. “Tuban misalnya, pada saat meninggal itu posisinya PDP. Kemudian terkonfirmasi yang meninggal PDP itu hasil swabnya ternyata positif,” tutur Khofifah.
Sementara jumlah kasus PDP, hingga kemarin mencapai 1.185 orang dan yang saat ini masih dalam proses perawatan masih 805 orang. Sementara jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 12.314 kasus, 8.250 kasus di antaranya sedang dalam pemantauan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan, sebanyak 15,2 jt sasaran BPNT telah ditingkatkan manfaatnya dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per rumah tangga. Pencairannya sudah mulai diterima penerima manfaat sejak Maret. Kemudian pada April ini, ada tambahan 4,8 jt keluarga di seluruh Indonesia dan di Jatim berdasar data dinsos ada 1,04 juta tambahan keluarga penerima manfaat BPNT.
Dari data tersebut, Wagub Emil mengatakan masih tersisah berdasar DTKS, 840 ribu keluarga yang diharapkan bisa menerima manfaat tapi belum terkaver BPNT. “Inilah yang akan menjadi sasaran Pemprov Jatim,” tutur Emil.
Emil menjelaskan, kondisi saat ini lebih sulit dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Karena pada sektor pertanian, relatif produksi masih bisa berjalan.
Karena itu, pematangan dan identifikasi sasaran perlu dilakukan kembali untuk menentukan sasaran yang akan mendapat suplemen dari keluarga penerima. “Menentukan kriteria ini harus bergerak cepat, namun ada keterbatasan dalam menentukan sasaran. Itu sebabnya, beberapa hari ini berbicara dengan organda dan asosiasi-asosiasi untuk memperoleh gambaran dari pelaku ekonomi ada situasi covid-19 ini,” pungkas Emil. [tam]
