Pengentasan Kemiskinan di Sidoarjo Lebih Penting

Pengentasan kemiskinan di Kab Sidoarjo lebih penting. Sebab penduduknya yang ada di bawah garis kemiskinan masih banyak. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Daripada dipakai membeli mobil untuk Kades se Kab Sidoarjo yang informasinya menyedot anggaran Rp65 miliar dan untuk mobil dewan sebesar Rp6,5 miliar pada tahun 2016 ini. Uang rakyat yang nilainya miliaran itu lebih baik dipakai untuk mengentas kemiskinan dan meningkatkan status kehidupan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah ini yang jumlahnya masih sangat banyak.
Menurut data dari Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo, dari data micro by name by addres antara PPLS tahun 2011 dan pemutakhiran data kemiskinan baru tahun 2015, terjadi kenaikan.
Pada Pendataan Program Perlindungan Social (PPLS ) tahun 2011 jumlah penduduk miskin sekitar 375.061 jiwa atau 99 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan saat pemutahkiran data baru tahun 2015 sebanyak 393 jiwa atau 117 RTS.
”Tapi secara prosentase turun, hanya saja tidak significant, cuma 0,04%,” jelas Ardi Anindhita SSTP, Wakil Ketua Sekretariat TKPKD Kab Sidoarjo, Selasa (30/8) kemarin.
Menurut Ardi, indicator keberhasilan pembangunan di Kab Sidoarjo sudah baik, tapi bila dilihat dari kondisi riil di lapangan penerima bantuan, kemiskinan di Sidoarjo bertambah.
Ardi juga menegaskan, untuk mengentas kemiskinan di Sidoarjo, tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong tapi harus terkait. Misal pendidikannya, kesehatannya, sanitasinya, pekerjaannya dan sebagainya. Menurutnya itu membutuhkan anggaran yang cukup, supaya program pengentasan kemiskinan di Kab Sidoarjo bisa berkelanjutan.
”Menurut saya anggaran saat ini masih jauh dari harapan, karena kemampuan kita terbatas sehingga kita lakukan dengan skala prioritas, idealnya bisa tercover semua,” paparnya.
Sementara itu, juga disampaikan Kabid Bina Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Kab Sidoarjo, Drs Wiyono MSi, jumlah PMKS di Kab Sidoarjo memang banyak. Sebab Kab Sidoarjo menjadi daerah sasaran urbanisasi.
Dari 25 jenis PMKS, kata Wiyono, yang terbanyak otomatis PMKS kaum fakir miskin. Ia menyebut, data PPLS tahun 2011 ada sebanyak 99 RTS sedangkan data baru tahun 2015 ada 117 RTS. Mereka harus dibantu dari berbagai macam sisi. Ada dari pangannya dengan memberikan Raskin, pendidikannya, kesehatannya, modal kerja dan pelatihan ketrampilan.
”Anggaran di Sidoarjo untuk mengentaskan kemiskinan maupun untuk meningkatkan status kehidupan PMKS masih perlu ditingkatkan, sebab jumlah mereka masih  sangat banyak,” katanya. [kus]