foto ilustrasi
Empat desa yang sempat disebut-sebut sebagai desa fiktif di Kabupaten Sidoarjo ditegaskan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak telah dihapus. Keempat desa itu diketahui masih mendapat alokasi dana desa kendati telah tenggelam akibat meluapnya lumpur Lapindo.
Wagub Emil mengakui, usulan untuk penghapusan keempat desa tersebut telah diajuka ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Sudah dihapus, sudah diusulkan. Terus di Kemendagri sekarang juga sudah oke,” kata Emil, Selasa (10/12).
Empat desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo yakni Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Desa Ketapan dan desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, serta Sesa Besuki, Kecamatan Jabon.
Penghapusan empat desa tersebut masih menunggu pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan. Hal ini untuk menghilangkan potensi masalah administrasi. “Kami memang sudah mengusulkan resmi dari dulu malah sebenarnya (penghapusan), jawabannya ya kan berproses, rapat dibahas,” ucapnya.
Transfer dana desa ini menjadi salah satu poin penting yang dibahas antara Pemprov Jatim bersama Banggar DPR RI. Sebelumnya, efektifitas dan ketepatan sasaran menjadi sorotan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Pihaknya meminta pemerintah daerah memastikan dana desa bisa tepat sasaran. Ibas, begitu ia akrab disapa, mewanti-wanti tidak ada dana desa yang fiktif. “Kami tidak ingin ada isu yang seperti itu,” ujar Ibas.
Politisi Partai Demokrat itu berharap, dana desa yang rata-rata dikucurkan antara Rp 900 juta hingga Rp 5 milliar per desa dipergunakan sebaik mungkin. Terutama dalam mengurangi ketimpangan, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga pembangunan wilayah.
Ia optimis melalui inovasi semisal desa wisata dapat memberikan nilai tambah pada masyarakatnya. “Kalau percepatan pembangunan itu kembali ke desa tanpa ada penyalahgunaan, kami yakin pertumbuhan itu bisa tumbuh walaupun kontribusinya tidak terlalu besar,”ungkapnya.
Sementara anggota Banggar DPR RI, Anisya Syakur berharap agar dana desa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan tertuang dalam Undang Undang (UU). Dengan dana desa, masyarakat bisa sejahtera karena jumlah kemiskinan berkurang. “Kita harapkan dengan adanya dana desa masyarakat bisa sejahtera. Kemiskinan berkurang,” ujarnya.
Anisya yang juga Politisi asal Fraksi PKB itu, menginginkan ada kreativitas untuk menciptakan desa yang memiliki daya tarik. Dengan begitu, pengangguran bisa berkurang karena tercipta lapangan pekerjaan baru. “Jangan tetap seperti dulu. Dengan desa kreatif, bisa ciptakan lapangan kerja,” tambahnya. [tam]
