Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak meminta IPKN membantu peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara bagi birokrat. Hal ini disampaikannya kepada ketua DPN IKM yang juga Anggota BPK V, Prof Bahrullah Akbar
(tengah) dan anggota DPR RI, Indah Kurnia (kiri).
Birokrasi perlu didorong untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan Negara hingga pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah bisa secara optimal dikerjakan. Wakil gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak berharap Institute Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) bisa membantu peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan negara sampai tingkat pemerintah daerah.
“Kompetensi-kompetensi pemeriksaan keuangan Negara harus terus dikembangkan , kita berharap yang memiliki kompetensi semacam ini tidak hanya di BPK tetapi juga yang ada di pemerintahan daerah kabupaten kota dan di instansi instansi, hingga kemampuan mengelola anggaran bisa semakin lebih baik,” kata Wagub Emil dalam sambutannya di pelantikan dan pengukuhan Pengurus IPKN Wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Timur dan barat, Rabu (21/10).
Menurut Emil dengan adanya PKN mendatang diharapkan bisa membantu peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan Negara di lapisan birokrasi baik di provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.
“Yang kita harapkan dengan adanya IPKN bisa membantu meningkatkan kompetensi pengelolaan keuang di daerah , di lingkungan birokrasi, hingga bisa menciptakan inovasi-inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik,” katanya.
Emil sempat menceritakan bagaimana pimpinan daerah sering kesulitan untuk melaksanakan inovasi yang disiapkan guna melakukan percepatan capaian visi dan misinya. Kesulitan itu, lanjut Emil terletak pada para birokrat yang masih berparadigma takut bertabrakan dengan aturan.
“Kalau kita pimpinan daerah biasanya kalau mengusulkan inovasi teman -teman birokrasi akan bilang tidak bisa dalam konteks takut bertabrakan dengan aturan. Padahal kita hrus dibalik, semua bisa dilaksanakan asalkan mematuhi koridor koridor keuangan Negara yang harus dipatuhi,” ujar Wagub Emil yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini.
Sementara ketua DPN IPKN yang juga Anggota V BPK, Prof Bahrullah Akbar
menyebut pengurus IPKN diminta dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan Negara sekaligus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah.
“DI Jatim kita minta teman-teman di IPKN untuk membangun sinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga bisa mendorong pelaksanaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” terang Bahrullah Akbar
Menurutnya, IPKN sendiri adalah organisasi profesi pemeriksa keuangan Negara yang telah diresmikan ketua BPK Agung Firman Sampurna. Tujuannya untuk mengembangkan profesi pemeriksa keuangan Negara dan membangun sinergi seluruh pemangku kebijakan wilayah.
Dalam acara yang dilaksanakan di gedung BPK perwakilan Jatim kemarin dilantik pengurus IPKN Jatim periode 2020-2023 dengan ketua Joko Agus Setyono yang juga kepala Perwakilan BPK Jatim yang didampingi sejumah Dewan Konsultatif dengan ketua Prof M.Nasih-rektor Unair. [gat]
